12 Kadis Pemprov Terancam Diganti

0
517
SIDAK: Gubernur Kepri H Nurdin basirun bersama sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri saat sidak pasar baru tradisional Tanjungpinang, baru-baru ini. f-suhardi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Staf Khusus Gubernur Kepri Ahars Sulaiman menuturkan, dirinya sudah mengantongi dua belas nama Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemprov Kepri yang memiliki catatan buruk dan harus diganti oleh Gubernur H Nurdin Basirun.

Namun ia tak merincikan nama-nama Kadis mana saja yang dinilai memiliki catatan buruk dan harus dievaluasi segera oleh Gubernur Kepri saat ini. Ahars hanya menyampaikan bahwa hingga triwulan II ini dua belas yang ia maksud ada diantaranya kepala biro dan kepala dinas di lingkungan Pemprov Kepri.

”12 dinas yang kita evaluasi, kalau pak Gubernur mau, ya 12 dinas harus diganti,” ujar Ahars via ponselnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (11/7) kemarin. Yang masuk jaringan hasil evaluasi staf khusus ada 12 dinas berdasarkan Peraturan kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 tahun 2016.

”Pokoknya OPD itu ada 12. Tidak bisa disebutin satu per satu, karena saya belum lapor ke Pak gubernur, tapi di radar kita, semua Kadis ada 12 dinas,” tambahnya. Untuk menilai kinerja mereka apakah rapor hijau atau merah ada instrumen yang dipakai, salah satu Perka BKN Nomor 1 tahun 2016 itu.

”Kemarin Pak Gubernur sudah minta untuk bertemu, tapi saya berhalangan karena tak berada di Tanjungpinang, segera akan dibicarakan itu,” terangnya. Sebelumnya, Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban APBD 2016 di DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov menambahkan, kepala OPD yang tidak memberikan kontribusi untuk seorang kepala daerah dalam mendorong percepatan pembangunan, sebaiknya dievaluasi atau diganti. Ruslan menyampaikan, bahwa Pemprov Kepri bersama sekdaprov harus menggesa para OPD yang terkait untuk memperbaiki segera temuan Pansus LHP DPRD Kepri tersebut terhadap temuan BPK RI.

”Kalau memang tak sanggup ganti,” tegas politisi PDIP dapil Kota Batam itu. Ruslan Kasbulatov menuturkan, masa tenggang Pemprov dalam rangka memperbaiki hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Kepri tidak banyak lagi. Sebelumnya BPK RI perwakilan Kepri, menurut Ruslan memberikan jatuh tempo sampai 60 hari sejak diumumkan WTP tahun 2016 di DPRD Kepri beberapa pekan lalu.

Dalam pemaparannya membacakan hasil pembahasan anggota Pansus DPRD Kepri atas LHP WTP tahun 2016, beberapa OPD yang dinilai masuk dalam daftar peringatan BPK RI, antaranya Dispenda, DPPKAD, BLHK, Dishub, Humas dan Protokol, Sekwan DPRD, DKP, Distamben, Dispar, Dispora, Biro Pemerintahan, Perkim serta masih ada beberapa OPD lainnya. (ais) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here