15.823 Program Dibahas di Musrenbang

0
300
Wali Kota Batam HM Rudi dan Ketua DPRD Batam Nuryanto saat pembukaan Musrenbang tingkat kota, Rabu (21/3). f-istimewa/humas pemko batam

BATAM – Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, usulan organisasi perangkat daerah (OPD) dan usulan DPRD Kota Batam disinkronkan. Selanjutnya disusun melalui Musrenbang tingkat Kota Batam, untuk menjadi acuan dalam menyusun APBD Batam 2019. Dimana, sebanyak 15.823 usulan yang masuk dengan kebutuhan anggaran sekitar 5,7 triliun. Usulan itu akan disaring hingga kebutuhan anggaran pada nilai Rp3 Triliun.

Kepala Bapelitbang Kota Batam, Wan Darussalam, Rabu (21/3) saat paparan pembukaan Musrenbang mengatakan, usulan itu akan disinegrikan dalam Musrenbang. Sekaligus akan dipertajam usulan yang masuk dalam menyusun kegiatan tahaun 2019. ”Ini sudah melalui Musrenbang mulai tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, pokir dewan hingga dihasilan 15 ribu usulan,” katanya.

Dari usulan yang membutuhkan anggaran sekitar 5,797 triliun, ada usulan dari tingkat kelurahan 3.278 dengan kebutuhan Rp2,701 triliun. Selain itu, ada usulan percepatan infrastruktur kecamatan (PIK) sebanyak 1.432 usulan senilai Rp179,8 miliar dan usulan non PIK sebanyak 1.846 kegiatan dengan anggaran Rp2,521 triliun.

”Kalau ini diterima semua, habis APBD. Maka dilakukan pembahasan untuk menentukan skala prioritas,” kata Wan Darussalam.

Dari kelurahan, usulan program dikerucutkan ditingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan usulan PIK mengerucut menjadi 1.408 kegiatan dengan nilai Rp176 miliar. Sedangkan kegiatan non-PIK berkurang hingga 641 usulan bernilai Rp1,360 triliun. Total di tingkat kecamatan terekapitulasi 2.049 usulan dengan anggaran Rp1,536 triliun.

”Sementara dari e-planning Pokir dewan, 18 sampai 20 usulan yang masuk. Totalnya sekitar 907 usulan dengan anggaran Rp616,7 miliar,” katanya.

Kemudian usulan itu dibahas pada forum OPD, yang usulan 15.823, dengan anggaran Rp5,797 triliun. Kemudian dilakukan sinkronisasi dari usulan masyarakat, rencana OPD dan Pokir DPRD Batam menjadi Rp4,085 triliun dan rasionalisasi kegiatan menjadi Rp3 triliun.

”Jadi kita ancang-ancang Rp3 triliun, dengan komposisi 30 persen atau Rp900 miliar belanja tidak langsung dan 70 persen atau Rp2,1 triliun untuk belanja langsung atau belanja modal,” katanya.

Menurutnya, dalam pembahasan di Musrenbang tingkat kota yang berjalan saat ini, garis besar program tahun ini, terkait @eningkatan pembangunan, penanganan banjir dan hiterland. Peningkatan SDM, prasaranan trransportasi, perekeonomian dan kesejahteraan, parawisata dan fasilitas investasi, kapasitas tata kelola batam. ”Jadi harus mengerucut pada prioritas yang akan dijalankan. Sehingga pembahasan Musrenbang tidak keluar dari,” imbaunya.

Sementara Kepala BP Batam, Lukita yang berkesempatan menyampaikan harapan, menyampaikan agar anggaran di BP dan Pemko disinergikan. ”BP mengembangkan ekonomi dan industri, sehingga Batam bisa tumbuh lebih baik, sebagai pusat industri, perdagangan, alih kapal dan logistik. Kita harus bergerak kearah sektor unggulan baru, tanpa melupakan industri yang sudah ada,” imbau Lukita.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan agar dalam program yang disusun, diperhatikan pembangunan Batam sebagai smartcity dan green city. ”Kami juga meminta agar diterapkan pajak online secara menyeluruh. Demikian agar konsisten dengan e-budgetting, e-musrenbang,” katanya.

Diminta agar Pemko juga bergerak menyelesaikan masalah rumah liar, kampung tua dan pengelolaan hiterland. Selain itu, untuk SDM, agar dilakukan peningkatan kualitas tenaga medis, pendidik dan tenaga kerja lainnya. ”Kami minta agar dibuat roadmap pembangunan berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi,” imbuh Nuryanto.

Sementara, Wali Kota Batam, HM Rudi menyampaikan, dalam proses pembangunan kedepan, pihaknya menerapkan 35 persen belanja pegawai dan 65 belanja publik. ”Infrastruktur jalan masih mendominasi sampai tahun 2019. Kejar pariwisata agar cepat. Batam bagian Timur selesai 2019 akhir. Jalan ring road dari Jodoh sampai Tiban I. Batuaji kantor camat harus dibuka,” kata Rudi.

Rudi juga meminta DPRD Kepri dan Pemprov untuk mendukung program Pemko. Dimana saat itu, hadir DPRD Kepri dari Dapil Batam, seperti Amir Hakim, Sahat, Onward, Hotman, Surya Makmur dan lain. ”Kami minta dukungan agar jalan tak bertuan diambil Pemko. Kami juga minta, jalan Tiban Batuampar dibuka melalui laut tahun 2019. Batam harus dibelah dititik Batam Centre untuk drainase, kalau ingin selamat 15 sampai 20 tahun kedepan, harus dibantu BP untuk memberikan lahan agar kita bisa buka jalan,” harap Rudi mengakhiri.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here