160 Pangkalan Gas Setuju Pakai Kartu Kendali

0
187
PARA pemilik pangkalan gas LPG 3 kilo sedang melakukan rapat internal di Kantor Sekretariat FKP Kota Tanjungpinang di Jalan Peralatan, Km 7 Tanjungpinang. f-Istimewa
Forum Komunikasi Pangkalan (FKP) mendukung rencana Pemko Tanjungpinang yang akan menerapkan kartu kendali gas LPG 3 kilogram di Kota Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Kartu kendali bertujuan mengantipasi terjadinya penyelewengan dalam pendistribusian gas melon. Selain itu, supaya pendistribusian lebih tepat sasaran.

Mengingat elpiji ukuran 3 kg hanya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro beromzet di bawah Rp1 juta. Tapi, kenyataanya dilapangan orang kaya juga masih memakai gas subsidi tersebut.

Para pangkalan penjual gas LPG 3 kilo setuju setelah menggelar rapat bersama di Kantor Sekretariat FKP Kota Tanjungpinang berada di Jalan Peralatan, Km 7 Tanjungpinang, Sabtu (1/2).

”Semua pangkalan gas LPG 3 kilo mendukung program Pemko Tanjungpinang, yang akan menerapkan kartu kendali tersebut. Kami ada sekitar 160 pangkalan gas LPG 3 kilo tersebar di Kota Tanjungpinang,” kata Junaidi Iskandar, Sekretaris FKP Kota Tanjungpinang kepada Tanjungpinang Pos, Senin (3/2).

Walaupun setuju dan mendukung, kata Junaidi Iskandar, pangkalan penjual gas LPG 3 kilo melalui FKP Kota Tanjungpinang ingin mengetahui lebih jauh lagi.

Seperti apa sistem pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tanjungpinang, bila sudah diberlakukan kartu kendali gas.

Sambung dia, untuk mengetahui sistem pengawasan tersebut, FKD Kota Tanjungpinang berencana menggelar pertemuan tatap muka dengan Disperdagin Kota Tanjungpinang. Tujuan, kata dia supaya tahu sistem pengawasan disaat diterapkan hingga diberlakukan kartu kendali gas LPG 3 kilo oleh Pemko Tanjungpinang.

”Insya Allah, dalam waktu dekat ini kita duduk bersama dengan Disperindag Kota Tanjungpinang,” terang dia.

Karena percuma saja, kata dia, diterapkan kartu kendali gas LPG 3 kilo diterapkan, tapi, kalau sistem pengawasan lemah yang Disperindag Kota Tanjungpinang.

”Kita setuju tapi harus diawasi ketat dan transasi jual beli gas LPG 3 kilo tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat tidak mampu berada di Kota Tanjungpinang. Karena selama ini, siapa saja masyarakat bisa beli gas LPG 3 kilo di pangkalan. Apakah masyarakat yang beli itu, masuk dalam kategori tidak mampu atau tidak,” ujarnya.

Begitu juga, apakah nanti para pelaku usaha masuk kategori usaha kecil menengah atau tidak disaat beli gas LPG 3 kilo di pangkalan. Kondisi seperti ini, yang belum diketahui oleh para pangkalan.

”Orang beli, ya kita kasih. Nanti, kalau tidak kasih marah (masyarakat, red) dengan kita (pangkalan, red). Kalau ada kartu kendali, kita berdasarkan itu. Ada kartu, baru kita kasih beli gas LPG 3 kilo. Kalau tak ada, kita tidak kasih beli gas LPG 3 kilo,” tegas dia.

Penerapan pegawasan gas LPG 3 kilo, ia sarankan kepada Pemko Tanjungpinang melalui Disperindag Kota Tanjungpinang untuk melibatkan FKD Kota Tanjungpinang dan Polisi sebagai pihak penegak hukum. Agar keinginan Pemko Tanjungpinang untuk menerapkan kartu kendali gas LPG 3 kilo terwujud hingga berjalan dengan baik serta tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu.(ANDRI – ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here