171 Kada Baru Diingatkan Area Rawan Korupsi

0
150
Sejumlah wartawan saat wawancara cegat Mendagri Tjahjo usai dialog penyusunan program strategisnya 171 daerah.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan 171 Kepala daerah yang baru dilantik selama 2018 berhati-hati di area yang rawan terjadi korupsi. Pada 2018 ada 171 kepala daerah hasil pemilu kada dan pada Pilkada 2017 ada 101 kepala daerah serta pilkada tahun 2015 menghasilkan 269 kepala daerah.

Mendagri Tjahjo menekankan pentingnya penerapan e-Planning dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD bagi 171 Daerah Hasil Pilkada serentak di tahun 2018. Hal itu ia sampaikan pada acara penutupan Rakornas Penerapan E-Planning yang dihadiri para Kepala Daerah dan Kepala Bappeda di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta senin (8/10/2018).

Menurut Tjahjo, semangat pemerintahan daerah tentunya harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa, “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”.

Tjahjo banyak menceritakan makna di balik dilaksanakannya Pilkada Serentak dibagi dalam 3 gelombang mulai tahun 2015, 2017 dan 2018 dan selanjutnya disambung dengan Pemilu Serentak Tahun 2019 (Pileg dan Pilpres).

“Pemilu Serentak sebenarnya ada di Tahun 2024. Pada tahun itu nanti pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada dilaksanakan serentak,” sebutnya.

Diharapkan, dengan desain Pemilu Serentak 2024 nantinya, adanya sinkronisasi program pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Siapapun gubernurnya, bupatinya dan walikotanya latar belakang partai politiknya, pemilihan kepala pemerintahannya adalah serentak dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, setiap pascapelaksanaan Pilkada Serentak, kepala daerah selalu diajak dialog dalam penyusunan program strategisnya secara teknis melalui Ditjen Bina Pembangunan daerah karena setiap kepala daerah punya janji kampanye. Maka, setiap janji kampanye dirumuskan dengan tidak bertentangan dengan kondisi daerahnya dan jangan lupa memperhatikan area rawan korupsi dan lebih fokusnya ada e-planning”.

“Pelaksanaan Pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018 menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan perencanaan pembangunan daerah berbasis SIPD,” sebutnya. (jek)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here