19 Anggota DPRD Malang Ditahan KPK, Mendagri Lakukan Diskresi

0
202

JAKARTA – Kinerja dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang lumpuh karena ada 19 anggota dewan yang menjadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasusnya adalah suap yang juga melibatkan Wali Kota Malang.
Karena banyaknya anggota DPRD Malang yang tidak bisa menjalankan fungsinya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku akan melakukan dikresi sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, dari 45 anggota dewan Malang yang ada, 19 di antaranya ditahan lembaga anti-rasuah.

“Banyak pertanyaan, apa ada diskresi untuk penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD bersama Pemda, mengingat jumlah mereka yang ada saat ini sduah tidak kourum,” kata Mendagri pada Minggu (2/9/2018).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dan supaya tidak terjadi stagnasi pemerintahan, Mendagri Tjahjo mengatakan, tentu akan diskresi.

“Dasar hukummnya adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Besok, tim Otda Kemendagri akan ke Malang, atau mengundang Sekretaris daerah dan Sekretaris Dewan. “Saya sudah perintahkan buat payung hukumnya agar pemerintahan tetap berjalan,” ujar dia.

Sebelumnya, Plt Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi, menyurati Kemendagri terkait kondisi di Malang. Wahid meminta petunjuk guna mengantipasi kelumpuhan proses pemerintahan di di Malang.

“Dalam suratnay disebutkan, menyurati Kemendagri itu supaya tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.

Seperti halnya pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD, jumlah anggota dewan tersisa tinggal 26 orang. Sedangkan, jumlah kourum dalam sidang sedikitnya mesti dihadiri 30 orang anggota dewan.(jek)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here