200 Bidan & Dokter PTT Kepri jadi CPNS

0
1113
Tjetjep Yudiana

TANJUNGPINANG – Sekitar 200 bidan, dokter, dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kepri akhirnya ditetapkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Penetapan itu dilakukan di Jakarta, Selasa (21/2) lalu terhadap 39.090 bidan dan dokter PTT se-Indonesia.

”200-an orang diantaranya ada di Kepri,” ujar Tjetjep Yudiana, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kepri, Rabu (22/2) kemarin via ponselnya.

Hanya saja, Kementerian Kesehatan dan Kemenpan RB belum menyerahkan nama-nama bidan dan dokter PTT Kepri yang kini sudah menyandang status CPNS ke Dinas Kesehatan Pemprov Kepri.

Dari awal, kata dia, pengangkatan bidan dan dokter menjadi CPNS ini persoalannya adalah gaji dan tunjangan. Yang melakukan seleksi adalah Kementerian Kesehatan dan penetapan menjadi CPNS Kemenkes serta Kemenpan RB.

Namun, pegawai ini diserahkan ke daerah. Artinya, mereka ini ke depan menjadi pegawai daerah, bukan pegawai pusat (Kemenkes).

Pemerintah daerah menginginkan bidan dan dokter tersebut tetap pegawai pusat namun bertugas di daerah. Sehingga tidak membebani pemerintah daerah.

Sementara pusat hanya melakukan seleksi CAT lalu mengangkat jadi CPNS selanjutnya diserahkan menjadi pegawai daerah. Gaji dan tunjangan atau insentifnya pun menjadi beban APBD.

Para bidan dan dokter CPNS ini menyebar di kabupaten/kota di Kepri. Mereka ini akan menjadi pegawai kabupaten/kota. Sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang kesehatan bukan salah satu kewenangan yang dipindahkan ke provinsi.

Dari segi pelayanan, kata Tjetjep, pemerintah daerah mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat karena layanan kesehatan akan semakin bagus di Kepri.

Tjetjep mengatakan, bidan dan dokter CPNS tetaplah bekerja maksimal. Soal gaji dan tunjangan atau intensif daerah akan dibicarakan gubernur dan bupati/wali kota.

”Nanti perlu ada pertemuan pak gubernur dengan bupati/wali kota membahas hal ini. Tapi yang terpenting lagi, ada komitmen anggota DPRD menyetujui anggarannya,” jelasnya.

Kemudian, hal ini juga harus dibahas dengan Kementerian Keuangan agar Dana Alokasi Umum (DAU) diperbesar untuk Kepri tahun depan. Pasalnya, ada penambahan CPNS di Kepri.

Jangan sampai CPNS diangkat tapi gajinya tidak ditambahkan di DAU. Soal insentif atau tunjangan daerah, tergantung kesepakatan Pemkab/pemko dengan DPRD.

Tjetjep juga belum tahu apakah gaji dan tunjangan mereka sudah diserahkan ke kabupaten/kota Maret ini atau mulai tahun depan.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul S.Pd menghadiri acara penyerahan Dokumen Penetapan Kebutuhan dan Hasil Seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan Tahun 2017.

Ia mengatakan, ada belasan bidan dan dokter PTT diangkat jadi CPNS. (mas/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here