200 Hektare Hutan Sei Pulai Rusak

0
540
Inilah kondusi hutan lindung di Sungai Pulau yang berada di perbatasan antara Tanjungpinang-Bintan mulai rusak parah. Foto diambil dari udara. f-istimewa

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah Tanjungpinang-Bintan mencatat, lebih dari 200 hektare (Ha) hutan lindung rusak parah. Selain sudah gundul, sebagian besar area justru digarap untuk perkebunan dan perumahan.

TANJUNGPINANG – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPHP wilayah Tanjungpinang-Bintan, Ruah menjelaskan dari data sementara dihimpun, BPHP menghimpun sampai 2018 luas hutan lindung di Ibukota Kepri seluas ribuan hektare.

Hutan Lindung seluas 20.300-an hektare, hutan produksi terbatas 7.700 hektare, sedangkan hutan produksi 18 ribu hektare. Total wilayah Kepri 46.800 hektare. ”Beberapa titik terhadap kerusakan hutan seperti misalnya di Sungai Pulai, Sungai Jago belum kami petakan. Saat ini yang baru selesai kami petakan, wilayah kerja dan peta kerja, semoga dalam tempo bulan April selesai proses pendataan,” jelas Ruah kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (20/3).

Hanya saja, dirinya menjelaskan bahwa fokus kerja dirinya saat ini, adalah antara Sungai Pulai dan Sungai Jago, Bintan Utara, beberapa persen lainnya Gunung Kijang, serta Gunung Lengkuas, Bintan Timur. Hanya untuk fokusnya saja yang dibedakan.

”Misalkan, Gunung Lengkuas kita fokus ekowisata dan perizinan air. Ke depan kita juga mengharapkan, keterlibatan masyarakat dan pihak investor di wilayah tersebut untuk menjaga hutan di wilayah itu lebih intensif,” tegasnya.

”Kita sangat meminta, agar sama-sama menjaga kerusakan agar bisa ditekan dan kita juga dijaga keasriannya,”timpalnya.

Dirinya tak menapik, bahwa hingga saat ini laporan tentang berbagai aktivitas masyarakat yang sengaja merusak hutan, hampir sering disampaikan. Bahkan sangat intens setiap hari.

Disinggung kerusakan yang paling parah antara wilayah Bintan dan Tanjungpinang, Ruah menggambarkan, Sungai Pulai yang dengan luas hutan lindungnya 750-an hekatare. Dengan terbagi dua wilayah administrasinya, sekitar 420 di Bintan dan sisanya masuk wilayah administrasi Tanjungpinang.

”Kerusakan yang paling tinggi itu di hulu sungainya. Daerah administratif Sungai Lekop,” terang Ruah.

”Kalau diinvetarisir untuk luas kerusakannya lebih kurang 200 hektare,” tambahnya.

Terakhir, sambung Ruah, untuk mengatasi persoalan ini tidak hanya bisa menjadi tugas dan tanggung jawab KPHP, melainkan peran masyarakat serta pemerintah setempat. Bintan dan Tanjungpinang, bahkan sampai tingkat kementerian/lembaga.

”Nah untuk tindak lanjutnya bersama, karena kebijakan secara teknis wajib melibatkan pemerintah sampai setingkat pusat,” jelasnya.

Kementerian/lembaga terkait berperan terhadap penghijauan dan teknis pengamanan. Karena KPHP sendiri tidak ada tupoksu penegakan hukum hanya kontroling dan pengamanan. (SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here