2016, Silpa Dana Desa Rp 25 Miliar

0
782
BELUM AKTIF: Salah satu tower komunikasi di Desa Pekajang tak kunjung aktif hingga membuat desa Pekarang ini terisolir. F-HASBI/TANJUNGPINANG POS

DOMPAK – Tahun 2016, Dana Desa yang diterima 275 desa di 5 kabupatan di Kepri Rp 177,766 miliar. Namun, realisasi belanja sekitar Rp 144,886 miliar saja. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Dana Desa se-Kepri sekitar Rp 25,931 miliar. Silpa ini pun dimasukkan kembali di APBDes 2017.

Berdasarkan data yang diperoleh Tanjungpinang Pos dan Sardison, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, Silpa dana desa 2016 paling kecil di Anambas.

Adapun Silpa dana desa di lima kabupaten di Kepri 2016 adalah, Bintan Rp 6,948 miliar. Yang terserap Rp 17,312 miliar dari total Dana Desa Rp 24,261 miliar. Adapun jumlah desa di Bintan 36 di 9 kecamatan.

Silpa Dana Desa Karimun Rp 8,045 miliar. Yang terserap Rp 19,503 miliar dari total Dana Desa Rp 27,549 miliar. Adapun jumlah desa di Karimun 42 di 11 kecamatan.

Silpa dana Desa di Natuna Rp 4,937 miliar. Yang terserap Rp 39,433 miliar dari total Dana Desa Rp 44,370 miliar. Adapun jumlah desa di Natuna 70 di 15 kecamatan.

Silpa Dana Desa di Lingga Rp 11,837 miliar. Yang terserap Rp 35,651 miliar dari total Dana Desa Rp 47,488 miliar. Adapun jumlah desa di Lingga 75 di 10 kecamatan.

Silpa Dana Desa di Anambas Rp 1,11 miliar. Yang terserap Rp 32,984 miliar dari total Dana Desa Rp 34,095 miliar. Adapun jumlah desa di Anambas 52 di 7 kecamatan.

Jika dilihat dari persentase, serapan Dana Desa di lima kabupaten di Kepri adalah, Bintan 71,4 persen. Karimun 70,8 persen. Natuna 88,9 persen. Lingga 75,1 persen dan Anambas 96,7 persen. Rata-rata realisasi serapan Dana Desa se-Kepri 2016 adalah 82 persen.

Jika dilihat dari penggunaan dana di Kepri 2016, maka lebih banyak untuk pembangunan desa dengan total alokasi sekitar 76,4 persen (Rp 135,804 miliar).

Alokasi pemberdayaan masyarakat 3,8 persen (Rp 6,878 miliar). Alokasi untuk pemerintahan desa 0,2 persen (Rp 475 juta) dan alokasi pembinaan kemasyarakatan 0,9 persen (Rp 1,729 miliar).

Dana Desa mulai disalurkan sejak tahun 2015 baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Tahun 2015, Dana Desa dari APBN untuk Kepri Rp 79,175 miliar. Tahun 2016 naik menjadi Rp 177,776 miliar dan tahun 2017 menjadi Rp 288,2 miliar. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) bersumber dari daan Desa (APBN) dan Alokasi daan Desa (ADD) APBD kabupaten.

Tahun 2015, total ADD dari lima kabupaten untuk APBD sekitar Rp 144,204 miliar. Tahun 2016 total ADD dari kabupaten naik menjadi Rp 230,236 miliar dan tahun 2017 naik sedikit yakni Rp 231,162 miliar. Tahun 2015, 2016 dan 2017, Pemkab Bintan mengalokasikan anggaran untuk 36 desa secara berturut-turut, Rp 13,987 miliar, Rp 38,482 miliar dan Rp 41,178 miliar.

Untuk Karimun, Pemkab mengalokasikan ADD secara berturut-turut tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah Rp 15 miliar, Rp 14,13 miliar dan Rp 16,4 miliar. Untuk Natuna secara berturut-turut 2015, 2016 dan 2017 adalah Rp 71 miliar, Rp 85 miliar dan Rp 71,18 miliar.

Untuk Lingga, Pemkab mangalokasikan ADD secara berturut-turut 2015, 2016 dan 2017 adalah Rp 44,1 miliar, Rp 51,559 miliar dan Rp 52,878 miliar. Untuk Anambas, Pemkab mengalokasikan ADD secara berturut-turut 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp 0, Rp 40,971 miliar dan Rp 49,520 miliar.

Pendapatan desa di APBDes adalah dari APBN dan APBD. Alokasi Dana Desa dari APBD wajib sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Adapun manfaat DD bagi kabupaten adalah dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada kabupaten.

Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here