2017, Capaian PAD Pemprov Kepri Rp 980 Miliar

0
1314
KENDARAAN bermotor cukup padat di Jalan Merdeka, Tanjungpinang.f-suhardi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri sepanjang 2017 dari berbagai sektor sebesar Rp 980.683.055.000. Capaian ini tergolong tinggi dibandingkan target yang ingin dicapai di 2017 sebesar Rp 1.007.195.633.937.

Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Herman mengatakan, penerimaan pajak tahun 2017 tidak tembus sesuai target lantaran pertumbuhan ekonomi yang melesu. Adapun realiasi PAD Kepri 2017 yakni, PKB sekitar Rp 365.843.682.000, BBNKB Rp 219.575.333.000, PAP Rp 2.591.401.000, Rokok Rp 105.683.056.000 dan PBBKB Rp 286.989.583.000.

Sedangkan target pajak tahun 2018 ini yakni, PKB Rp 412.774.825.000, BBNKB Rp 242.072.044.000, PBBKB Rp 278.400.174.000, PAP Rp 20.000.000.000 dan Rokok Rp 110.000.000.000.

”Ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian penerimaan pajak tersebut. Salah satu yang paling berperan kuat akibat lesunya perekonomian Kepri sepanjang tahun 2017. Akibatnya, daya beli kendaraan bermotor menurun. Ada kekurangan sekitar Rp 26.512.578.937 dari target kita,” ujar Herman, kemarin.

Berkurangnya penerimaan pajak tahun 2017 juga pengaruh belum selesainya persoalan Pajak Air Permukaan (PAP) di PT ATB Batam. Apabila persoalan itu selesai dan pajaknya dibayar, maka target bisa tercapai. Karena saat ini, PAP sekitar Rp 20 miliar lebih.

Baca Juga :  Anggota DPRD Nyaleg Lewat Partai Lain Mesti Di-PAW

Pendapatan dari PAP 2017 adalah Rp 2.591.401.000 dari target sebesar Rp 12.288.919.500. Dijelaskannya, untuk perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 365.843.682.000 dari target Rp 354.831.803.445. Capaian itu menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang makin tinggi untuk membayar pajak. Bahkan perolehannya lebih kurang 109 persen dari target.

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sekitar Rp 219.575.333.000 dari proyeksi Rp 264.190.642.043. Pendapatan sektor ini sangat dipengaruhi daya beli masyarakat.

Herman menambahkan, sektor lain yang melebihi target adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan perolehan Rp 286.989.583.000 dari target sebesar Rp 264.190.642.043. Peningkatan pendapatan ini diukur dari tingkat konsumsi masyarakat menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Terkait persoalan PAP ini, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan BP Batam dan ATB. Menurutnya, apabila tidak ada halangan pertemuan akan dilakukan pekan ini. Ia berharap, pada pertemuan itu sudah ada titik temu antarpihak. Kewajiban ATB ke Pemprov terus bertambah. Maka perlu solusi segera mungkin.

Baca Juga :  Kelompok Penyair Perempuan Indonesia Lahir di Kepri

Secara keseluruhan, target realistik yang diharapkan di 2018 ini adalah Rp 1.043.267.043.000 atau naik Rp 6 miliar dari 2017 yang nilainya Rp 1.007.195.633.937.

President Director PT ATB, Benny Andrianto mengakui, beban Nilai Perolehan Air (NPA) atau PAP yang dibebankan Pemprov Kepri ke ATB, sudah mencapai di atas Rp 20 miliar, jika didasarkan Pergub nomor 25 Tahun 2016 tentang NPA permukaan sebesar Rp 1.886. ATB belum membayarkan NPA itu karena berbeda dengan konsesi BP Batam.

Besaran NPA yang ditetapkan BP Batam dan Pemprov berbeda. Belum lagi NPA yang diatur dalam Permen nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, berbeda.

Sementara Kasubdit Kelembagaan, Dit Bina PSDA Kemen PUPR, Triyono Tulus Setiawan mengatakan, perhitungan NPA didasarkan pada harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air dan faktor kelompok pengguna.

Baca Juga :  KEK, Mesin Baru Ekonomi Kepri

Dimana harga dasar air untuk air minum di Kepri sekitar Rp 49,15 per m3. Sementara untuk industri Rp 82,75 per m3.

Akibat aturan yang berbeda terhadap satu objek pajak, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepri menemukan laporan utang ATB ke Pemprov Kepri sebesar Rp 23,41 miliar.

Dalam laporan pemeriksaan BPK disebutkan, utang itu merupakan pembayaran yang belum dilakukan PT ATB atas pajak air permukaan sesuai tarif berlaku. Jika ATB keberatan membayar besaran pajak air baku, BPK menyarankan agar diajukan revisi ke Gubernur.

”Tanpa perubahan peraturan gubernur, maka pembayaran harusnya dilakukan sesuai Pergub nomor 25 tahun 2016, tentang nilai perolehan air permukaan. Jika diubah, harus melalui perubahan Pergub,” kata Kepala BPK Kepri Joko Agus Setyono. (mas/mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here