2017, Lebih 10 ABG Hamil di Luar Nikah

0
389

ANAMBAS – Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat sedikitnya 10 kasus ABG hamil di luar nikah sebelum terjadi proses pernikahan pada tahun 2017. Hal itu dikarenakan pergaulan bebas, dan pihak Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada perempuan yang hamil tapi masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan tetapi calon mempelai laki-laki siap mempertanggung jawabkannya.

”Ada sekitar 10 pasangan yang kami berikan dispensasi untuk melakukan pernikahan. Kebanyakan calon mempelai masih di bawah umur, akan tetapi sudah hamil dan mereka ingin melangsungkan pernikahan,” kata Darman Harun Lubis, selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Anambas Kepada wartawan, Selasa (20/3).

Darman mengungkapkan, untuk kasus perceraian di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan. Untuk tahun 2016, lanjut Darman, terdapat 89 perkara yang ditangani pihaknya. Sedangkan, di tahun 2017 pihaknya telah menangani 70 perkara.

”Untuk cerai talak tahun 2017 kemarin, jumlahnya mencapai 20 pasangan. Alasannya bermacam-macam. Sedangkan perempuan yang gugat cerai ada 40 kasus. Biasanya disebabkan faktor ekonomi dan pihak tidak cocok lagi,” jelas Darman.

Ia menjelaskan, dari 70 kasus di tahun 2017 terdapat 10 pasangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan cerai. ”Untuk PNS yang cerai, didominasi oleh faktor adanya orang ketiga. Kejadian ini mungkin ketika melakukan perjalanan dinas luar. Sejauh ini, kita juga belum ada mendengar kasus perceraian akibat media sosial,” tuturnya.

Lanjutnya, dalam tahun 2017 kemarin hanya ada 2 persen perkara yang berhasil di mediasi dan akhirnya mencabut gugatan dari total perkara. Tambahnya pula, mediasi ini harus dan diwajibkan untuk dilaksanakan dan itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.

Darman menilai, saat ini masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang memahami tentang peraturan yang berlaku khususnya terkait masalah hukum perceraian.

Pasalnya, selama pengajuan perkara banyak yang tidak tahu mengenai hak-haknya usai cerai. Sehingga, perlu digelarnyasosialisasi tentang apa saja hukum di dalam kasus perceraian.

”Kami menemukan persoalan, yakni masih minimnya informasi untuk masyarakat mengenai persoalan hukum kasus perceraian yang terjadi. Sehingga, pasangan yang telah cerai tidak mengetahui apa saja hak-haknya usai perceraian yang tidak dituntut. Ini yang harus diperhatikan oleh Pemda, agar melakukan sosialisasi. Sehingga, ke depan ada pertimbangan untuk melakukan cerai,” pungkasnya.

Selain itu, Darman mengungkapkan selalu mengedepankan mediasi terhadap kedua pasangan yang ingin bercerai sebelum di sidang. (end)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here