2017, Pajak Kepri Rp 5,6 Triliun

0
862

TANJUNGPINANG – Sepanjang tahun 2017, total realisasi pajak dari Kepri sekitar Rp 5,6 triliun terdiri dari beberapa sektor pajak yakni, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Bea Keluar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Masuk dan pajak lainnya.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Dirjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, pemasukan dari Pajak Penghasilan sebesar Rp 4,4 triliun (67,83% dari APBN-P) atau tumbuh negatif 15,3%.

Dari Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1,02 triliun (95,97% dari APBN-P) atau tumbuh 38% dibanding tahun 2016. Dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 29,01 miliar (135,96% dari APBN-P) atau tumbuh 9,9% dibanding tahun 2016.

Sementara itu, pendapatan negara dari kepabeanan dan cukai tahun 2017 menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan atau di atas 100% dari APBN-P 2017 yakni sebesar Rp 448,8 miliar (118% dari APBN-P) atau tumbuh sebesar 24,46% dibandingkan Tahun 2016.

Yang terdiri dari pendapatan Cukai sebesar Rp 8,6 miliar (102,17% dari APBN-P), pendapatan Bea Masuk sebesar Rp 424,6 miliar (117,87% dari APBN-P) atau tumbuh 22,2% dibandingkan 2016, dan pendapatan Bea Keluar sebesar Rp15,5 miliar (133,43% dari APBN-P) atau tumbuh 858% dibandingkan 2016.

Capaian ini menunjukkan mulai membaiknya aktivitas ekspor impor di Provinsi Kepulauan Riau, terutama pada Triwulan III dan IV 2017.

Selanjutnya realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 juga menunjukkan capaian yang cukup baik yaitu sebesar Rp 1,3 triliun (87,59% dari APBN-P) yang meliputi PNBP Lainnya sebesar Rp 428 miliar (120,9% dari APBN-P) termasuk PNBP dari Pengelolaan Aset Negara dan piutang sebesar Rp 4,89 miliar dan Pendapatan BLU Badan Pengusahaan (BP) Batam sebesar Rp 896,5 miliar (77,41% dari APBN-P).

Kepala Kantor Wilayah Dirjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, capaian ini menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan pengelolaan APBN yang kredibel dan sustainable serta koordinasi antarinstansi Kementerian Keuangan Provinsi Kepri. Sehingga pendapatan pajak masih dapat tumbuh di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi Kepri.

”Memang, tahun 2017 ekonomi Kepri melambat. Meski demikian, pendapatan pajak masih tumbuh,” ujarnya, Selasa (9/1) lalu.

Heru mengatakan, pajak ini dikumpulkan 6 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kepri baik itu di Batam dua unit, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun.

Tingginya penerimaan pajak dari Kepri juga pengaruh tax amnesty yang berlaku hingga Maret 2017 lalu. Dari Kepri, hampir Rp 1 triliun penerimaan tax amnesty dan hampir sama dengan Provinsi Riau periode 2016 hingga Maret 2017.

Di Bintan, jumlah Wajib Pajak (WP) meningkat sekitar 1.000. Tingkat kesadaran membayar pajak di Kepri pun semakin baik.

Terkait retribusi lego jangkar di Kepri, tidak termasuk dalam pajak PNBP yang dipungut KPP Pratama di Kepri. Karena jasa labuh jangkar masih dianggap PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan RI sesuai PP No.15 tahun 2016, yang memungutnya adalah Kemenhub. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here