2018, APBD Bintan Melebihi Rp 1 Triliun

0
1015
TERIMA RANPERDA: Pimpinan DPRD Bintan Agus Wibowo dan Trijono menerima Ranperda KUA dan PPAS, dari Bupati Bintan H Apri Sujadi didampingi Plt Sekda.f-istimewa/kominfo bintan

Komisi I Minta Bupati Revisi Perda SOTK

BINTAN – BELANJA Pemerintah Kabupaten Bintan bakal melebihi Rp 1 triliun, pada tahun anggaran 2018 mendatang. Belanja itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan atau belanja langsung, dibandingkan belanja pegawai. Pada saat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dipaparkan, estimasi total belanja Bintan pada KUA dan PPAS untuk APBD murni 2018 mendatang, sebesar Rp 1,097 triliun. Dari total APBD itu, belanja tidak langsung atau belanja pegawai hanya Rp 491 miliar. Sedangkan belanja pembangunan pada pos belanja langsung mencapai Rp 605 miliar. ”Belanja pembanguan berkisar 54 persen. Belanja pegawai berkisar 46 persen,” ujar H Apri Sujadi, Bupati Bintan usai menyerahkan Ranperda KUA dan PPAS 2018, kepada DPRD Bintan, Rabu (23/8) siang kemarin.

Baca Juga :  2018, Disediakan 14 Ribu Sertifikat Tanah Gratis

Pada kesempatan tersebut, DPRD Bintan turut mengesahkan Ranperda perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, serta Ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Bintan. Paripurna dipimpin oleh pimpinan DPRD Bintan Agus Wibowo dan Trijono. ”Mengenai hak keuangan dewan sesuai PP 18/2017, kita belum tetapkan nilainya. Ini masih pengesahan Ranperda. Selanjutnya, baru kita bahas mengenai nilai tunjangan dan hak dewan itu, pada APBD Perubahan 2017 nanti,” kata Daeng M Yatir, Ketuan Banleg DPRD Bintan.

Menyikapi KUA dan PPAS untuk APBD 2018, Komisi I meminta agar Bupati Bintan segera merevisi Perda tentang SOTK. Karena, ada beberapa SOTK yang perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Seperti OPD untuk DPMPTSP dan Naker Bintan, itu harus dipisah. Dinas Tenaga Kerja harus berdiri sendiri. Karena, sudah diatur dalam Permendagri nomor 100 tahun 2016, yang diundangkan 1 Desember 2016 lalu. ”Tujuannya, untuk memaksimalkan tugas OPD, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Justru itu, harus dipisah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini undang undang yang mengatur,” tambah Yatir, selaku Ketua Komisi I DPRD Bintan, didampingi drg Miskal dan anggota Komisi I lainnya. ”Ini juga berkaitan dengan penganggaran OPD pada tahun 2018 nanti. Makanya Perda SOTK itu harus direvisi cepat,” sambungnya.

Baca Juga :  Dana Desa Tak Melulu untuk Infrastruktur

Kepala DPMPTS dan Naker Bintan Hasfarizal Handra menyetujui hal itu. Jika Dinas Tenaga Kerja dibentuk tersendiri, bakal ada tiga bidang dan satu sekretariat. Bidang itu meliputi penempatan tenaga kerja, pelatihan naker dan hubungan industri naker. ”Untuk fungsi pengawasan tenaga kerja dari provinsi, kabarnya juga bakal dilimpahkan ke kabupaten/kota. Kami setuju saja jika DPMPTSP dipisah dengan Disnaker,” tambah Hasfarizal Handra.(YUSFREYENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here