2018, APBD Karimun Defisit Rp 175 Miliar

0
822
Ramah tamah: Bupati Karimun Aunur Rafiq beramah tamah dengan DPRD Karimun usai paripurna penyampaian KUA PPAS tahun anggaran 2018, kemarin. F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Karimun 2018 diprediksi mengalami defisit sebesar Rp 175.267.648.610.

KARIMUN – Hal itu terungkap pada sidang paripurna di DPRD Karimun, penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, Senin (13/11). Rapat KUA PPAS dihadiri langsung Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2018 diprediksi sebesar Rp 1.277.497.207.653 bila dibandingkan dengan target APBD murni tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.160.916.573.901 maka terjadi peningkatan sebesar 10,04 persen. Sedangkan Belanja daerah diproyeksikan hanya sebesar Rp 1.452.764.856.245, pada belanja ini meningkat sebesar 15,18 persen jika dibandingkan pada APBD murni tahun 2017 sebesar Rp 1.261.307.054.442.

Baca Juga :  Pemkab Terima 7 Unit Motor Angkut Sampah

Pembiayaan dari penerimaan diproyeksikan Rp 175.267.648.610. Jika dibandingkan APBD tahun anggaran 2018 dimana target pendapatan yang berjumlah sebesar Rp 1.277.497.207.635 dengan belanja daerah yang telah mencapai sekitar Rp 1.452.764.856.245 maka terdapat selisih (defisit) Rp 175.267.648.610.

Ada pun defisit tersebut tertutup dengan penerimaan pembiayaan sehingga defisit menjadi nihil. Sidang paripurna juga ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Karimun sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2018.

Yakni peningkatan dan pemerataan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) berbasis maritim menuju Karimun yang terdepan. ”Dengan prioritas pembangunan, percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dalam rangka peningkatan akses dan daya saing daerah,” kata Aunur Rafiq, kemarin.

Baca Juga :  Kebakaran Lahan, Api Nyaris Membakar Kedai

Kemudian, peningkatan sarana dan prasarana sanitasi guna mengurangi titik banjir, peningkatan aksebilitas terhadap layanan air bersih bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, pariwisata dan pertanian guna mendukung ekonomi kerakyatan berbasis kemaritiman.(ALRION)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here