2018, Bintan Dapat Rp 69,5 Miliar

0
461
BUPATI Bintan H Apri Sujadi (tengah) mendengarkan paparan Dewan Kawasan FTZ Kepri, tentang BP Kawasan Bintan, di Kantor Gubernur, Dompak, Kamis (8/3) kemarin. Di sela istirahat, H Apri Sujadi menyampaikan tentang DAK pusat. f-yendi/tanjungpinang pos

Bupati Tuntut OPD Rajin Mengejar DAK Pusat

BINTAN – BUPATI Bintan H Apri Sujadi menyatakan, seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bintan dituntut lebih rajin mengejar alokasi anggaran pusat, terutama dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga, DAK pusat yang didapatkan oleh OPD, bisa membantu percepatan pembangunan di Bintan.

”Kalau kita andalkan pendapatan yang ada, sangat susah. Apalagi mengandalkan dukungan APBD Pemprov Kepri buat Bintan, sangat sulit. Tahun 2019 nanti saja, Bintan cuma dikasih Rp 6,9 miliar dari Pemprov. Makanya, kita dorong OPD yang rajin mengejar DAK ke pusat,” kata H Apri Sujadi di sela istirahat pertemuan Dewan Kawasan FTZ Kepri, di Dompak, Kamis (8/3) kemarin.

Bupati mengungkapkan, tahun 2018 ini, Pemkab Bintan hanya menerima DAK dari pemerintah pusat, sebesar Rp 69,5 miliar. Sementara, tahun 2017 lalu, DAK pusat yang diterima Bintan mencapai Rp 84 miliar. Sehingga terjadi penurunan penerimaan DAK sekitar Rp 14,5 miliar.

H Apri Sujadi meminta agar OPD di Bintan yang terkait, lebih rajin berkoordinasi ke pusat, untuk mendapatkan DAK pusat, dalam upaya melakukan percepatan pembangunan daerah Bintan.

”Apalagi tahun depan (2019), pagu APBD provinsi untuk Bintan diciutkan lagi. Tahun 2018 ini, kita dapat dari APBD Provinsi Kepri itu, sekitar Rp 8 miliar. Tahun 2017 masih dapat Rp 16 miliar. Tahun 2019, Bintan diestimasikan Rp 6,9 miliar,” sebutnya.

H Apri Sujadi yakin, OPD di Bintan akan membuat langkah-langkah, untuk koordinasi ke pemerintah pusat. Terutama dalam menggali potensi anggaran, untuk pembangunan daerah sesuai bidangnya.

FTZ Bintan
Di lain hal, Bupati Bintan H Apri Sujadi menyampaikan, saat ini Dewan Kawasan FTZ Kepri sudah membahas tentang struktural, tugas dan fungsi mengenai BP Kawasan FTZ Batam Bintan dan Karimun. Perubahan struktur itu diatur dalam ketentuan PP 41/2017 tentang perubahan dari PP 47/2007 tentang penetapan FTZ Bintan.

Selama ini, BP Kawasan FTZ Tanjungpinang itu kan masuk dalam pengelolaan BP Kawasan FTZ Batam. ”Dengan PP 41/2017 ini, ada pembahasan mengenai struktur BP Kawasan Bintan. Mungkin BP Kawasan FTZ Tanjungpinang digabung ke BP Kawasan FTZ Bintan. Ini lah yang dibahas. Tapi, belum selesai,” kata H Apri Sujadi.(YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here