2018, Gaji Guru Honor Naik

1
5892
TERSENYUM: Guru-guru di Kepri tersenyum saat menghadiri acara PGRI , belum lama ini di Tanjungpinang. f-dok/tanjungpinang pos

DOMPAK – Kabar gembira untuk tenaga guru dan dokter di wilayah Provinsi Kepri. Tahun 2018, Pemprov Kepri berencana menaikkan gaji dan tunjangannya sesuai jenjang. Pemprov sudah mengalokasikan anggarannya dalam rancangan Perda APBD Perubahan 2017 ini.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov, Arifin Nasir mengatakan, ada sedikit kenaikan gaji guru honor tahun depan. Jika tahun 2017 anggaran gaji guru honor Rp 60 miliar, untuk tahun 2018 ada kenaikan Rp 20 miliar menjadi Rp 80 miliar lebih.

Ia mengatakan, awalnya hal ini sempat ditanya Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Namun setelah dijelaskan, gubernur pun memahaminya. ”Pak gubernur juga mempertanyakan, masalah ada kenaikan ini yang besar. Namun setelah saya sampaikan alasannya, baru pak gubernur memahami. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi,” ujarnya, kemarin.

Mantan Kepada Dinas Kebudayaan Pemprov Kepri itu menceritakan, bahwa pascaperalihan hasil seleksi tim Disdik terdapat 1.800 guru honor yang lulus. Sekitar 90 persen diakomodir terdiri dari 700 Guru Tidak Tetap (GTT) provinsi serta ada 101 guru yang berasal dari Madrasah Aliyah (MA) yang mau disamaratakan gajinya.

”Desember mau kita tarik semua. Supaya tidak lagi variasi baik itu soal penamaan, maupun masalah pembayaran gaji. Karena masih ada mereka yang ngajar di SMA gajinya di bawah Rp 1 juta sebulan,” tambahnya demikian.

Sejak UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterapkan per 1 Januari 2017, kewenangan SMA sederajat diambil alih provinsi dari kabupaten/kota di Kepri. Guru honor yang sebelumnya dibiayai APBD kabupaten/kota ditarik Pemprov Kepri menjadi guru honor setelah melalui seleksi.

Beban APBD Pemprov Kepri pun bertambah untuk membayar gaji guru honor serta tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin menyampaikan, pembahasan APBD Perubahan 2017 sedikit terlambat karena selain pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, juga menghitung kembali besaran tunjangan sertifikasi guru dan peralihan guru dan tenaga pendidik yang baru dilakukan awal tahun 2017 ini.

”Menjadi pembahasan alot saat ini, soal alokasi pembayaran gaji guru yang sudah sertifikasi. Serta kewajiban membayar gaji guru pascaperalihan ke provinsi. Dan terakhir masalah PP 18 tahun 2017 tentang tunjangan dewan dan pimpinan yang juga harus dibayarkan mulai APBD Perubahan ini,” jelas Naharuddin.

Asumsi Naharuddin, APBD Pemprov Kepri untuk 2018 harus membayar gaji guru yang sertifikasi sebesar Rp 57 miliar. Khusus untuk membayar gaji dokter di kawasan hinterland sekitar Rp 100 miliar. Ditambah lagi dengan pembayaran gaji dan tunjangan dewan dan pimpinan sesuai PP Nomor 18 tahun 2017 yang mencapai Rp 23 miliar.

”Ini lah yang saat ini harus terus menerus kita bahas dari pagi siang dan malam. Namun sudah tidak ada masalah. Insya Allah pembahasan APBD Perubahan tanggal 28 September mendatang selesai,” bebernya. (ais)

1 KOMENTAR

  1. Kalau guru SMP di Natuna bagaimana tunjangannya pak? Apa tidak disamakan dengan guru SMA? Kapan pihak dinas kabupaten menaikkan tunjangan kesra guru SMP ni?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here