2018, Layanan Serba Digital

0
1029
DISKUSI: Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah didampingi Guntur Sakti diskusi dengan pejabat KemenpanRB usai peluncuran aplikasi e-gov, kemarin di Jakarta. f-istimewa/humas pemprov kepri

Pemda se-Kepri Terapkan E-Government

Proses kerja di pemerintahan akan bertransformasi dari manual ke digital dengan memanfaatkan teknologi elektronik dan internet.

DOMPAK – PROSES kerja pemerintah yang mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik ini disebut e-government (e-Gov). Salah satu contoh perubahan nanti adalah, sistem pembayaran dari pemerintah tidak lagi manual. Namun semuanya secara elektronik dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening rekanan.

Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden RI Jokowo Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Di Kepri sendiri, rata-rata pemerintah daerah sudah mempersiapkan perangkat dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan sistem tersebut. Pegawai pun diminta mempersiapkan diri agar tidak kaku dengan sistem tersebut. Karena tahun 2018 nanti, e-gov sudah dimulai.

Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah mengatakan, seiring dengan rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis elektronik dan internet, Pemprov Kepri juga telah merancang aplikasi yang sama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kepri.

Aplikasi yang digodok pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) tersebut ditargetkan selesai akhir tahun 2017 ini dan mengawali tahun 2018 Kepri sudah mengaktifkan sistem e-Gov-nya.

Hal itu disampaikan Arif Fadillah usai menghadiri peluncuran e-Government Kementerian Pan-RB bertajuk ‘Menuju Pemerintahan Efektif, Efisien dan Akuntabel’ di Jakarta, Rabu (4/10) kemarin.

”Alhamdulillah saya bisa hadir menyaksikan acara peluncuran e-Gov di Kementerian PanRB ini. Terobosan yang luar biasa untuk 8 aplikasi yang diluncurkan Kemenpan-RB ini. Dan kita di Provinsi Kepri juga sudah melakukan hal yang sama. Insya Allah kita luncurkan awal tahun 2018 nanti,” ungkap Arif.

Arif sangat optimis aplikasi e-Government Kepri bisa dilaksanakan sesuai yang ditargetkan. Dan 8 aplikasi di Kemenpan-RB bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk e-Gov Kepri. Draf e-Gov Kepri, lanjut Arif, sudah didiskusikan kepada Kementerian Pan-RB dan KPK serta sudah setuju untuk aplikasi Kepri.

Untuk itu Arif berharap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepri bisa segera menyesuaikan diri juga untuk perubahan yang dilakukan Pemprov Kepri dari manual ke digital. Aplikasi yang akan dibuat Pemprov Kepri disebut KISS (Kepri Integrated Information System). Tujuan aplikasi KISS adalah untuk menghubungkan semua aplikasi yang ada pada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kepri dalam satu platform manajemen pengelolaan informasi. Semua aplikasi ini menurut Arif masih terus disempurnakan hingga peluncuran nanti.

Tidak itu saja, Kepri juga merancang terobosan aplikasi menindaklanjuti rekomendasi KPK dengan membuat aplikasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Acara Peluncuran e-Government Kementerian Pan-RB dengan tema dilakukan langsung oleh Menteri Pan-RB Asman Abnur di Kantor Kementerian PAN-RB Jakarta.

Kehadiran 8 aplikasi e-Gov Kemenpan-RB menurut Asman untuk menegaskan bahwa Kementerian PANRB memiliki kesiapan optimal sebagai role model e-Government nasional.

Serta untuk mendorong dan memberikan inspirasi kepada instansi pemerintah lainnya untuk mengakselerasi penerapan e-Government.
Asman berprinsip kemajuan negara tergantung pada kemajuan dan kualitas aparaturnya karena mereka motor penggerak. Dengan 8 aplikasi ini, bisa menyaring ASN yang berkualitas mulai dari perekrutan sampai penempatan.

”Peluncuran ini adalah momentum aktualisasi tanggung jawab saya sebagai Kemenpan-RB yakni sebagai penggerak utama reformasi birokrasi. Saya menyadari betul pentingnya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di era digital menuju pemerintahan kelas dunia,” jelasnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memuji terobosan 8 aplikasi yang diluncurkan Asman Abnur. Dia menilai yang dilakukan Menpan sebuah langkah maju. Ditambah lagi bekerja sama dengan pemerintahan negara luar.

”Saya diminta memberikan arahan karena Kemenpan ini di bawah Menkopolhukam. Tapi saya mau kasih arahan apa, lah arahnya sudah benar. Malah saya yang minta arah ini, supaya aplikasi ini juga bisa diterapkan pada kementerian saya,” ungkapnya.

Wiranto hanya menyampaikan pesan Presiden agar para menteri jangan terjebak dengan rutinitas sehingga tidak bisa membuat terobosan. Kedelapan aplikasi yang diluncurkan itu adalah 7 inovasi Kementerian PANRB dan 1 inovasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Tujuh aplikasi itu adalah Command Center (pusat kendali dan monitoring data), e-Office (sistem informasi persuratan), e-salam (pemberian informasi tercepat tentang Kemenpan-RB), e-Salam (pemberian imformasi tercepat tentang Kemenpan-RB), e-Karpeg (kartu identitas multifungsi), e-data (integrasi data pegawai dengan Kemenpan-RB), e-Performance (sistem perencanaan kinerja dan penganggaran), Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) adalah infrastruktur teknologi.

Sedangkan satu aplikasi dari KASN adalah SIJAPTI (Aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi). Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Kepegawaian Nasional Haria Wibisana, Wakil Ketua KPK, Bappenas Bambang Berodjonegoro, Kepala KASN, Dirut PT.Taspen, para Wakil Menteri, para Sekjen, para Sestamen, Sekda seluruh Indonesia, perwakilan Negara Australia, Amerika, Jerman, Korsel, Azerbaijan, Goergia.

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Atau E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.(MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here