2018, PAD Lego Jangkar Rp 60 M

0
268
Onward Siahaan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri dari lego jangkar tahun 2018 nanti sekitar Rp 60 miliar dan sudah dimasukkan di APBD murni 2018.

DOMPAK – JUMLAH ini tergolong kecil mengingat hasil kajian sebelumnya, retribusi dari lego jangkar itu bisa menjadi Rp 19,5 miliar sebulan atau sekitar Rp 234 miliar setahun. Minimnya target PAD dari lego jangkar lantaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI masih tetap berkeras belum mau menyerahkan pengelolaan laut 0-12 mili ke Pemprov Kepri hingga saat ini.

Juru bicara badan anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Onward Siahaan membeberkan, Pemprov Kepri tidak berani membuat target tinggi penerimaan PAD dari lego jangkar tahun depan.

Padahal, kata dia, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 sudah diamanatkan, pengelolaan laut 0-12 mil ada di pemerintah provinsi. ”PAD lego jangkar dimasukkan sekitar Rp 60 miliar. Jadi, PAD kita tahun depan sudah lumayan tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Onward Siahaan kepada Tanjungpinang Pos via ponselnya, Jumat (1/12) kemarin.

Sampai saat ini, Dispenda Pemprov Kepri belum bisa memungut retribusi lego jangkar gara-gara PP No.15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan belum direvisi.

Di PP ini dimasukkan bahwa lego jangkar masuk salah satu jenis PNBP. Sehingga wajib masuk kas negara dalam hal ini ke Kementerian Keuangan. Dengan UU No.23 tersebut, harusnya lego jangkar bukan masuk salah satu PNBP, melainkan retribusi. Jika sudah jenis retribusi, maka wajib masuk ke kas daerah melalui Dispenda Pemprov Kepri, bukan ke kas negara.

Perjuangan untuk merevisi PP No.15 tersebut masuk terus dilakukan Dinas Perhubungan Pemprov Kepri. Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, saat ini, draft revisi PP No.15 tersebut di di Kementerian Sekretariat Negara.

”Kita masih memperjuangkan terus kewenangan ini di Menhub,” jelas Kadishub Jamhur belum lama ini.

Lebih lanjut, Onward memaparkan, perkiraan anggaran kebutuhan belanja daerah yang telah disusun dan dibahas Pemerintah Kepri bersama DPRD antara lain belanja anggaran tidak langsung Rp 1.541.500.483.956. Sedangkan belanja langsung diplot di angka Rp 2.053.271.258.664. Sehingga total belanja daerah Provinsi Kepri Rp 3.594.771.742.621.

Untuk pendapatan, Pemprov memprediksi pendapatan sebesar Rp 3.494.771.742.621,00. Pendapatan itu bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp 1.063.247.043.960 , Retribusi Daerah sebesar Rp 73.405.000.000 dan Dividen penyertaan modal pada Bank Riau Kepri sebesar Rp 83.930.000.000.

Kekurangan pembiayaan akan ditutupi dari Silpa tahun 2017 yang diprediksi sebesar Rp 100 miliar. Sedangkan perolehan pendapatan dari lego jangkar sekitar Rp 60 miliar.

Pendapatan juga berasal dari Penerimaan Dana Perimbangan yang ditetapkan sebesar Rp 2.264.839.698.660,00. Dana perimbangan itu didapat dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp 427.801.584.810 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1.257.386.100.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 579.652.013.850.

Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp 6,2 miliar serta Rp 5 miliar, dan dari hibah PT. Jasa Raharja sebesar Rp 1,2 miliar untuk operasional kantor bersama Samsat.

Kamis (30/11) sore kemarin, Pemprov dan DPRD Kepri mengesahkan APBD tahun anggaran 2018. Untuk tahun anggaran 2018 mendatang, APBD Kepri berada di angka Rp 3,594 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai program prioritas yang telah disepakati.

2018, pemprov lebih memprioritaskan pembangunan antara lain, penurunan kemiskinan, menanggulangi angka pengangguran yang cukup tinggi, peningkatan kualitas pembangunan manusia, meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender yang masih rendah serta mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, isu yang diangkat antara lain adalah mengatasi kesenjangan antar daerah yang cukup tinggi, mengembangkan wilayah perbatasan yang belum optimal, meningkatkan kapasitas fiscal, Mengembangkan kemaritiman dan pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal, Meningkatkan konektivitas antar kabupaten kota,mengoptimalkan pengembangan kemaritiman dan pariwisata dan mengatasi kerentanan terhadap kerawanan pangan yang cukup tinggi.

Adapun perkiraan anggaran kebutuhan belanja daerah yang telah disusun dan dibahas bersama DPRD antara lain belanja anggaran tidak langsung Rp 1.541.500.483.956.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here