2018, Pusat Kurangi Anggaran DD Natuna

0
961
Indra Joni

NATUNA – PEMERINTAH Pusat dan daerah akan mengurangi Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk seluruh desa di Kabupaten Natuna tahun depan.

Untuk Kabupaten Natuna, dari DD akan mengalami penurunan sekitar Rp 2,1 miliar dan dari ADD sekitar Rp 16 miliar. Sebelumnya, DD yang diperoleh yakni Rp 57,1 miliar dan tahun 2018 akan menjadi Rp 55 miliar. Sedangkan untuk ADD, sebelumnya Rp Rp 71 miliar dikurangi Rp 16 miliar menjadi Rp 55 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna Indra Joni mengatakan, adanya pengurangan DD maupun ADD, tentunya akan berimbas pada proses pembangunan desa.

Baca Juga :  Desa Gunung Putri Calon Kota Pertanian

Setelah nantinya dikurangi, maka setiap desa akan menerima DD Rp 700 hingga Rp 800 miliar. Sedangkan yang bersumber dari ADD, dari Rp 700 juta hingga ke Rp 1 miliar. ”Pokok dari dua sumber dana tersebut, masing-masing desa akan menerima sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 2 miliar,” ujar Indra Joni, kemarin.

Ia berharap, seluruh kepala desa (Kades) di Kabupaten Natuna mampu mengelola Dana Desa (DD) sesuai regulasi. Pasalnya, saat ini Pemerintah Pusat tengah gencar mengawasi penggunaan DD yang telah dikucurkan ke seluruh desa se-Indonesia.

Baca Juga :  Cuaca Normal Harga Ikan Turun Drastis

Bahkan ia menyebutkan, telah mengirimkan 35 orang untuk mengikuti Rakor Pengawasan Dana Desa di Provinsi Kepri, yang dilaksanakan pada tanggal 11-15 Desember di Tanjungpinang.

”Dari 35 orang tersebut, 15 orang dari perwakilan desa dan selebihnya dari DPMPD, Inspektorat, Bappeda, Kamtibmas dan Kejaksaan Negeri,” kata Indra Joni, kemarin.

Seiring dengan telah dilakukannya MoU antara pihak kepolisian, Kemendagri dan Kementerian Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal (KPDDT) untuk mensinkronisasikan dalam rangka pengawasan penggunaan DD.

”Kita berharap semakin banyak yang mengawasi, semakin baik pula penggunaannya dan tepat sasaran,” kata Indra Joni.

Baca Juga :  Natuna Harus Punya Ahli Maritim

Selain lembaga diatas, pengawasan penggunaan dana desa ini juga dilakukan oleh pemerintah kecamatan yang membawahi desanya masing-masing. ”Nantinya camat yang memonitoring, dan mengevaluasi setiap penggunaan DD di kecamatannya lalu ditembuskan ke DPMPD,” papar Indra Joni.(HARDIANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here