2019, Alokasi untuk Desa Rp103 Miliar

0
43
BUPATI Bintan H Apri Sujadi dan Kadis PMD Rony Kartika mengecek pembangunan desa dan daerah pesisir bersama pimpinan OPD terkait, belum lama ini. f-dokumen/tanjungpinang pos

Bupati Prioritaskan Program Bintan Bewarna

PEMKAB Bintan dan pemerintah pusat menambah alokasi dana untuk pembangunan 36 desa di wilayah Kabupaten Bintan, pada tahun anggaran 2019 mendatang. Bupati Bintan H Apri Sujadi meminta agar kepala desa mewujudkan program Bintan Bewarna, khususnya di daerah pesisir dan pulau kecil.

BINTAN – ”Pembangunan pedesaan kita tingkatkan lagi, pada tahun 2019 mendatang. Dana yang bakal diterima 36 desa di Bintan nanti, mencapai Rp 103 miliar. Atau terjadi penambahan sekitar Rp 20 miliar dibandingkan tahun anggaran 2018 ini,” kata H Apri Sujadi, Rabu (5/12) kemarin.

Bupati menerangkan, tahun anggaran 2018 ini, bantuan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat untuk 36 desa di Kabupaten Bintan, sekitar Rp 30,6 miliar. Sedangkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD 2018 Bintan, untuk 36 desa tersebut sebesar Rp 36 miliar.

Pada tahun 2019 mendatang, H Apri Sujadi menyebutkan, pemerintah pusat akan mengalokasikan DD untuk 36 desa di Bintan, sekitar Rp 36 miliar atau terjadi penambahan kurang lebih Rp 6 miliar dibandingkan tahun 2018.

”Dari Pemkab Bintan, kami juga menambahkan ADD untuk 36 desa itu. Kalau tahun 2018 besaran ADD sekitar Rp 53 miliar, tahun 2019 nanti ditambah menjadi Rp 67 miliar. Kita berharap, pemerintah desa benar-benar menjadi ujung tombak pembangunan Bintan ke depan,” harap H Apri Sujadi.

Menurut H Apri Sujadi, pembangunan di desa mesti ditujukan untuk semua sektor. Tidak hanya infrastruktur maupun item lain. Tapi, sektor penunjang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kaum perempuan melalui PKK tingkat desa juga diprioritaskan. Sehingga, tingkat kemiskinan desa bisa turun.

”2019 nanti, kita jalankan program Bintan Berwarna. Yaitu, semua rumah warga di daerah pesisir dan pulau kecil, dicat warna-warni untuk menarik wisata serta mendorong keindahan di desa,” harapnya.

Kemudian, tambah H Apri Sujadi, pemerintah desa juga mendorong kegiatan PKK di tingkat pedesaan, seperti pelatihan-pelatihan usaha perempuan. Sehingga, kaum ibu di pedesaan bisa mandiri untuk kesejahteraan keluarga.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan Rony Kartika mengungkapkan, pihaknya sudah meminta agar setiap desa bisa mengalokasikan anggaran Rp 20 juta untuk PKK pedesaan per tahun.

”Ini bagian dari peningkatan kapasitas desa. Sehingga kader PKK desa mendapat dukungan dari pemerintah desa, agar bisa berkreativitas bagi kemajuan desanya,” ujar Rony Kartika.

Karena, tambah Rony, kader PKK dituntut aktif dan bisa memotivasi masyarakat, dalam membantu dan mendukung program pemerintah kabupaten. Baik melalui kegiatan Dasa Wisma desa maupun pengurus PKK tingkat desa.

”Seperti, program PKK dalam mewujudkan desa wisata. Atau kegiatan usaha lainnya,” demikian Rony.(YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here