2019, APBN untuk Kepri Rp15,5 Triliun

0
1197
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun didampingi Heru Pudyo menyerahkan DIPA di Dompak, Kamis (13/12).f-istimewa/humas pemprov kepri

DOMPAK – Perputaran uang di Kepri tahun 2019 nanti dari APBN sekitar Rp15,5 triliun. Jumlah ini naik sekitar Rp1,6 triliun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp13,9 triliun.

Adapun pembagiannya adalah, sekitar Rp8,9 triliun berupa dana transfer ke daerah untuk Pemprov Kepri dan 7 kabupaten kota berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik serta Dana Insentif Daerah (DID).

Sedangkan Rp6,6 triliun merupakan alokasi anggaran untuk satuan kerja (satker) kementerian/lembaga yang ada di Kepri seperti Polri, TNI AL, TNI AU, TNI AD, Bea Cukai, Kemenag dan lainnya.

Tahun 2019, ada 332 satker di Kepri dari 44 Kementerian/Lembaga. Tahun 2018, ada 333 satker dari 45 Kementerian/Lembaga yang menerima alokasi tahun lalu.

Alokasi dana satker untuk 2019 sudah diserahkan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Kamis (13/12) di Aula Kantor Gubernur di Dompak. Nurdin didampingi Kakanwil Ditjen Perbendahaan Kepri, Heru Pudyo Nugroho.

Heru Pudyo Nugroho mengatakan, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala Satker (Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga)/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada kepala daerah se-Kepri termasuk salah satu provinsi dari 5 (lima) provinsi yang pertama atau tercepat di Indonesia yang menyerahkan DIPA dan TKDD 2019.

Penyerahan DIPA dan TKDD 2019 merupakan langkah awal dimulainya pelaksanaan anggaran dan kegiatan pemerintahan pada tahun 2019. Penyerahan DIPA dan TKDD dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran 2019 dimaksudkan agar satuan kerja/OPD/pemerintah daerah dapat segera melaksanakan program-program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Baca Juga :  Nabrak Toyota Rush, Pengendara Suzuki Tewas

Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2019 Provinsi Kepri bertemakan ‘Mendorong Investasi dan Daya Saing Regional Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia’.

Arah dan kebijakan fiskal 2019 ini sangat relevan dengan Provinsi Kepri dengan pertumbuhan ekonomi yang dominan ditopang oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto, Investasi dan Konsumsi Rumah Tangga serta semakin pentingnya peran Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor.

Dana APBN berupa DIPA dan TKDD 2019 diharapkan dapat mendorong terciptanya kesehatan fiskal daerah dan iklim investasi di daerah melalui simplifikasi dan kemudahan investasi terlebih investasi yang berorientasi eskpor, peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

APBN dan APBD diharapkan mampu menjawab tantangan dan mengakselerasi pembangunan ekonomi Kepri untuk semakin tumbuh. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi Kepri telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri selama beberapa tahun terakhir.

Sebaliknya dengan IPM yang semakin meningkat tersebut diharapkan kualitas sumber daya manusia mempunyai korelasi positif untuk dapat meningkatkan daya saing, keunggulan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kepri.

Dari total Rp6,6 triliun dana satker tahun depan, alokasi 3 tiga terbesar berturut-turut untuk BP Batam, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepri, dan Pangkalan Sarana Operasi DJBC Karimun.

Arah kebijakan belanja dalam DIPA tersebut adalah untuk mendorong Tanjung Balai Karimun.

Arah kebijakan belanja dalam DIPA tersebut adalah untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, dan percepatan reformasi birokrasi, efisiensi serta inovasi pembiayaan untuk memperkuat ketahanan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga :  Meski Asin, Namun Kurang Yodium

Adapun alokasi TKDD 2019 se-Provinsi Kepri sebesar Rp8,9 triliun dengan rincian, DAU sebesar Rp4,55 triliun mengalami kenaikan 6% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp4,11 triliun.

Alokasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp1,91 triliun atau mengalami kenaikan 119% dibandingkan tahun 2018. Alokasi Dana Alokasi Khusus 2019 sebesar Rp1,94 triliun atau mengalami kenaikan 24% dibandingkan tahun 2018.

Dana Insentif Daerah sebesar Rp243,4 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 312,6% dan Dana Desa sebesar Rp261,3 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 18,1% dibandingkan Tahun 2018.

Beberapa kebijakan pemerintah pusat yang mengikuti alokasi TKDD 2019 antara lain peningkatan TKDD untuk mendukung penyelenggaraan layanan dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan antardaerah, sinkronisasi dengan belanja kementerian negara/lembaga, pembangunan SDM, konektivitas, destinasi pariwisata, pengurangan kemiskinan.

Penguatan Dana Desa dan pada tahun 2019 untuk pertama kali dialokasikan DAU tambahan untuk mendukung bantuan pendanaan bagi kelurahan dan untuk Kepri sebesar Rp50,5 miliar untuk 141 kelurahan.

Dari angka tersebut di atas maka total APBN 2019 yang dialokasikan untuk Provinsi Kepri sebesar Rp15,5 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 11,4 persen dibandingkan tahun 2018.

Heru Pudyo Nugroho berharap kepada Satker/OPD Daerah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dari awal Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :
1. Pertama, percepatan penetapan pejabat perbendaharaan, yakni KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara.
2. Kedua, percepatan penyusunan time frame of budget execution setiap kegiatan.
3. Ketiga, percepatan proses pelelangan/pengadaan barang dan jasa khususnya yang berasal dari belanja barang dan modal.
4. Keempat, pengajuan uang persediaan.
5. Kelima, peningkatan kapasitas seumber daya manusia pengelola keuangan terhadap
perkembangan alat bantu aplikasi keuangan dan perubahan peraturan dalam mekanisme pencairan dana APBN.
6. Keenam, disiplin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Baca Juga :  Terlibat Narkoba, Langsung Dipecat

Disiplin pelaksanaan anggaran dengan mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas diharapkan APBN 2019 dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang pada tahun 2019 ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebesar 4%. Tingkat pengangguran terbuka maksimal 6,21% dan tingkat kemiskinan maksimal sebesar 4,5%.

”Semoga pelaksanaan anggaran di tahun 2019 dapat berjalan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Kepri,” harapnya.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, sesuai arahan Presiden kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan.

1. Persiapkan dengan baik program-program tahun 2019, sehingga dapat berjalan efektif sejak di awal Januari 2019. Artinya, persiapan lelang harus dilakukan lebih awal, dan manfaatkan e-procurement serta e-catalog di LKPP.
2. Pastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Artinya, fokus pada outcome bukan sekedar output. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here