2019, Tanjungpinang Bebas Kumuh

0
176
Warga yang tergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat dan lintas instansi Pemko dan Pemprov gotong royong bersih di kawasan Kampung Bugis. F-istimewa

TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota, Pemprov dan Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Tanjungpinang saat ini tengah menggalakkan program kota tanpa kumuh Kota Tanjungpinang.

Besar harapan 2019 mendatang, Tanjungpinang harus terbebas dari kawasan kumuh. Titik kawasan kumuh di Tanjungpinang ada di kawasan pesisir Pantai Impian, Pelantar Sulawesi, Lembah Purnama (Tanjung Ayu Sakti), Kampung Baru, Tanjungunggat, Kemboja, Senggarang, Kampung Bugis dan Sungai Nibung Hangus atau kawasan Kosgoro (Tanjungpinang Timur).

Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang kompleks bagi pemerintah Kota Tanjungpinang, namun di lain pihak menjadi target bersama untuk dituntaskan. 2019 mendatang, lintas instansi bersama BKM sama-sama berkomitmen menciptakan Kota Tanjungpinang bebas kumuh. Dalam catatan Badan Keswadayaan Masyarakat Kotaku kawasan yang termasuk kawasan kumuh di Tanjungpinang.

Hal ini disampaikan, Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh, Budi Effendi saat menggelar diskusi bersama jajaran Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Satker PSPLP, Dinas Perkim Provinsi Kepri, Dinas Perkim Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Tanjungpinang tentang Penanganan Permukiman Kumuh Kampung Bugis melalui Perubahan Perilaku, Kamis (15/11) di Tanjungpinang.

”Alhamdulillah saat ini kawasan kelurahan Kampung Bugis sudah banyak perubahan, banyak hal dan upaya yang sama-sama kita bangun, salah satu merubah perilaku masyarakat, serta menggalakkan gotong royong,” jelas Budi.

Lebih lanjut Budi menceritakan, berkaitan dengan penanganan kumuh melalui perubahan perilaku masyarakat, dirinya bersama beberapa komunitas dan lintas instansi pemerintah, mencetuskan program Kotaku.

Program ini kata dia, sejak pertengahan 2018 ini, telah berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat salah satunya melakukan sosialisasi tentang kebersihan dan melakukan aksi gotong royong bersama stakeholder dan masyarakat RT/RW setempat.

”Pelan-pelan, kita menghilangkan kebiasaan yang sering dilakukan menjadi sebuah pembenaran. Misalnya, kebiasaan membuang sampah ke laut, membuang sampah tidak pada tempatnya, kebiasaan buang air besar ke laut. Kebiasaan masyarakat tersebut tentu saja sangat berdampak negatif terhadap permukiman kumuh. Ke depan tidak hanya Kampung Bugis, melainkan kawasan lainnya,” jelasnya.

Terakhir dia berharap pemerintah tidak setengah hati memunculkan semangat Tanjungpinang bebas kumuh 2019. Hal ini tentunya tidak hanya di dorong atas perubahan perilaku masyarakat, melainkan diatur dalam perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Menurutnya, pemberian informasi, memberikan informasi tentang dampak apabila membuang sampah sembarangan, bagaimana mencegah timbulnya kumuh baru. Pemberian informasi bisa dengan cara sosialisasi tentang pencegahan kumuh oleh berbagai pihak terkait, maupun melalui media informasi seperti spanduk, leaflet maupun buletin.

”Media sosial juga sebagai sarana yang cukup efektif dalam memberikan informasi tentang penanganan kumuh,” sarannya.

Terkahir, siskusi dan partisipasi, mengajak masyarakat untuk diskusi dan berpartisipasi dalam penanganan kumuh melalui diskusi tematik. Pada Program Kotaku ada kegiatan Fokus Group Diskusi (FGD) perubahan perilaku.

Harapannya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan menimbulkan kesadaran, dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya itu. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here