2019, Target PAD Lego Jangkar Rp30 Miliar

0
153
Ing Iskandarsyah

TANJUNGPINANG – Tahun 2018 ini, Pemprov Kepri masih di ambang kegagalan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lego jangkar meski sempat dimasukkan Rp60 miliar APBD murni 2016 dan dikurangi menjadi Rp6 miliar di APBD Perubahan 2018.

Namun sampai saat ini belum ada penerimaan dari sektor tersebut meski sudah mendekati akhir tahun.

Tahun 2019 nanti, target PAD dimasukkan Rp30 miliar di APBD murni. Target ini berpotensi bisa diperoleh apabila Presiden RI Joko Widodo sudah menyetujui peralihan kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil di provinsi.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, baik dewan maupun kepada daerah dan jajarannya harus melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan persetujuan tersebut.

”Kalau belum disetujui Presiden, nanti kita asik berdebat saja dengan Kementerian Perhubungan meski sidang Pemeriksaan Penyelesaikan Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi, para ahli dan hakim sudah menyatakan pengelolaan lego jangkar di Kepri untuk 0-12 mil adalah hak Pemprov Kepri,” ujar Ing Iskandarsyah, kemarin.

Politisi PKS ini berharap agar Presiden menyetujuinya demi kepentingan masyarakat Kepri yang berada di daerah perbatasan ini. PAD itu sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di daerah kepulauan ini.

Dijelaskannya, potensi lego jangkar di Kepri sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Namun, mereka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov dan Banggar DPRD Kepri tidak memasang target tinggi.

”Kita cari angka yang realistis saja. Karena bisa saja nanti jasa lego jangkar itu dibagi ke kabupaten/kota atau Kemenhub,” tambahnya.

Iskandarsyah menambahkan, di UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 sudah jelas disebutkan bahwa pengelolaan laut 0-12 mil di tangan pemerintah provinsi.

Namun, Kemenhub masih tetap memungut jasa labuh di perairan Kepri dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan RI.

Saat sidang Nonlitigasi tersebut sudah dijelaskan bahwa PP tersebut tidak sesuai dengan UU otonomi yakni UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak sesuai dengan Amandemen UUD tentang pengelolaan kekayaan laut yang berkeadilan.

Karena itulah, hasil sidang ini menyatakan bahwa pengelolaan lego jangkar di tangan Pemprov Kepri dan hasil rapat tersebut sudah diserahkan ke Presiden untuk disetujui.

Kini, warga Kepri berdoa dan berharap agar Presiden menyetujuinya. Dengan demikian, PAD bisa bertambah untuk menutupi defisit APBD 2019 nanti yang diperkirakan akan turun sekitar Rp350 miliar dibandingkan APBD 2018.

Terkait sengketa UU No.23 tahun 2014 dan PP No.15 tahun 2016 yang tidak ada ujungnya dengan Kemenhub, akhirnya Dinas Perhubungan Pemprov Kepri mengajukan sidang ke KemenkumHAM.

Sengketa pandangan hukum sesama instansi pemerintah ini bisa dilakukan melalui jalur peninjauan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PermenkumHAM) No.32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi.

Gesa RUU Kepulauan
Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah menyampaikan, pihaknya saat ini tengah berupaya menggesa pemerintah pusat dan DPR RI agar membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan serta pemanfaatan ruang laut, yakni lego jangkar.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri itu menuturkan, bahwa target pengesahan pada APBD murni 2019 mendatang, Pemprov dan DPRD memasang target angka tertinggi untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lego jangkar.

”Jadi pertama yang menjadi prioritas kita tahun ini, kewenangan RUU Kepulauan serta pelimpahan pengelolaan lego jangkar,” ujarnya Arif.

Lebih lanjut Arif menuturkan, dinas-dinas yang saat ini berkewajiban mendapatkan penambahan PAD, antara lain Dinas Pertambangan ESDM, Dinas Perhubungan, DPPKAD, Dinas Perikanan, DPMPTSP, BLUD terbagi atas rumah sakit dan Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP).

”Kita lihat langsung kawan-kawan ini, perlu mereka memasang target di depan anggota Banggar,” ucapnya.

Sebagai informasi bahwa APBD murni 2019 ini dipastikan rampung pertengahan November mendatang. Kesepakatan ini disetujui TAPD dan Banggar dalam rapat bersama di DPRD Kepri, Rabu (10/10).

Meskipun belum memutuskan dan menghitung target yang tinggi, namun pemerintah dan DPRD optimis pengesahan APBD murni tahun 2019 berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini untuk mencegah sanksi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Di antaranya, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan seluruh anggota DPRD tidak menerima gaji selama enam bulan. (mas/ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here