2019, Tiap Kelurahan Dapat Anggaran dari Pusat

0
127
Presiden dan Mendagri saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018.

BALI – Setiap kelurahan di Indonesia akan mendapat bantuan seperti yang diperoleh setiap desa di Indonesia. Hanya saja, besarnya jumlah bantuan untuk setiap kelurahan tidak sebesar Anggaran Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat. Direncanakan dana untuk kelurahan itu akan mulai digulirkan pada 2019 mendatang.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, rencana alokasi anggaran kelurahan tentu besarannya berbeda dengan dana desa, mengingat cakupan luasnya wilayah kelurahan lebih kecil dibandingkan luas wilayah desa.

Hal itu disampaikan Mendagri setelah acara Pembukaan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali, Jumat (19/10/2018).

“Besaran jumlah alokasi anggaran tentu berbeda dengan jumlah dana desa. Luas wilayah untuk kelurahan itu lebih kecil, walaupun mungkin jumlah penduduknya lebih banyak dari desa. Tapi kan berbeda masalahnya. Masalah infrastruktur di desa lebih kompleks dan luas,” ujar Tjahjo.

Menurutnya, rencana strategis Pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan tentunya bukan semata–mata tanpa adanya kajian dan memperhatikan kondisi riil di lapangan terhadap pengembangan kelurahan.

“Ada beberapa kelurahan yang memiliki anggaran kecil, sehingga alokasi dana kelurahan dinilai perlu untuk menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota,” sebutnya.
Saat ini, sambungnya, sejumlah kelurahan minim anggarannya dan belum mampu menempatkan sebuah posisi sebagai kelurahan di suatu kota, baik menyangkut sarana dan prasarananya maupun fasilitas umumnya.

“Pemerintah Kelurahan sama dengan Pemerintah Desa. Kelurahan atau Desa merupakan garda terdepan unit pemerintahan dalam negeri yang memberikan pelayanan langsung dan hadir di tengah-tengah masyarakat sepanjang waktu. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kelurahan dan Desa seringkali menjadi barometer bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan,” sebutnya.

Hal tersebut dapat dipahami karena aparat kelurahan adalah aparat pemerintahan yang paling terdekat jarak dan waktu lebih mudah dijangkau masyarakat. “Alokasi dana kelurahan merupakan kebutuhan guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan tentu sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan akan disusun aturan teknisnya agar benar memberi manfaat bagi masyarakat,” sebutnya Tjahjo.

Sebelumnya, rencana alokasi dana kelurahan diutarakan Presiden Jokowi pada saat sambutan pembukaan acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, provinsi Bali. Jumat (19/10/2018).(jek)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here