2020, Fokus Bangun Sekolah Baru

0
54
Teddy Jun Askara bersama anggota DPRD lain saat berkunjung ke salah satu SMKN di Tanjungpinang beberapa waktu lalu. F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri pada tahun 2020 mendatang diminta untuk fokus melakukan pembangunan sekolah baru. Terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Seperti di Kabupaten Lingga, Anambas dan Natuna. Selain itu, pemprov juga harus mampu menjolok dana APBN untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di Kepri.

Setiap tahun ajaran baru, penerimaan peserta didik baru selalu bermasalah dengan ruangan yang terbatas. Banyak siswa tidak tertampung karena kekurangan RKB. Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara (TJA), kemarin.

”Karena Dana Alokasi Khusus atau DAK, pemprov khan bisa memanfaatkanya untuk membangun Ruang Kelas Baru. Sementara anggaran untuk pendidikan yang bersumber dari APBD, bisa kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” kata Teddy Jun Askara, kemarin.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, tiga daerah yang masuk 3T hingga saat ini masih sangat kekurangan sekolah, termasuk kekurangan RKB. Kata Teddy, Kepri yang bebatasan dengan beberapa negara tetangga, mestinya memiliki mutu pendidikan yang baik dibandingkan daerah lainnya.

”Kita bersyukur tinggal di daerah perbatasan dengan negara maju. Pendidikan juga harus bersaing dengan negara tetangga. Salah satunya dengan cara meningkatkan kesejahteraan guru dan membangun sarana dan prasarana sekolah,” katanya.

Menurut dia, saat ini, mutu pendidikan di Kepri masih jauh dari yang diharapkan. Ia mencontohkan di Lingga yang sangat minim pembangunan sekolah baru. Bahkan, ia prihatin melihat di Lingga ada yang siswanya sudah ada dua kelas, namun sekolahnya belum juga dibangun.

”AKibatnya, siswa harus bergabung dengan sekolah lainnya. Seperti di Lingga Pesisir, harus dibangun satu sekolah SMA sederajat di Lingga. Ada juga yang siswanya sudah ada yang kelas dua SMA, tapi gedung sekolah tidak ada. Untuk belajar mengajar, mereka harus menumpang di sekolah lainnya yang jaraknya dari rumah mereka sangat jauh,” ujarnya.

Kata Teddy, tahun depan ada kenaikan gaji guru di Provinsi Kepri. Ini berlaku untuk seluruh guru SMA baik tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN untuk SMA sederajat.

”Kalau biasanya ada yang terima Rp1 juta, akan naik menjadi Rp2 juta. Tak hanya itu, guru honorer juga akan menjadi peserta BPJS Kesehatan mulai tahun 2019. Jadi, kalau sakit, biaya perobatannya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui BPJS Kesehatan. Kita juga mengharapkan ada penghargaan dari pemerintah khusus untuk tenaga guru yang masih honorer, yang sudah mengajar ada 10 tahun ada lebih 20 tahun,” ujarnya.

Sambung Teddy, kenaikan tunjangan guru ASN dan non-ASN ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepri No.15 tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja Pengawas, Guru dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara pada SMAN/SMKN/SLBN Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2018.

Ia menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang akan mengangkat para guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

”Kita mendukung sekali, karena banyak guru honorer kita sudah berumur 35 tahun dan tidak bisa menjadi PNS, tapi mereka sudah mengajar lebih dari 10 tahun bahkan ada yang 20 tahun ke atas,” ujarnya.

Namun, soal guru honorer menjadi tenaga P3K, ia sendiri belum menerima aturannya dan seperti apa mekanisme rekrutmennya. ”Tentunya akan ada sistem penghitungan gajinya. Kita tunggu aturan atau Peraturan Pemerintah (PP), kita harapkan segera keluar agar jadi tahun 2019 bisa dijalankan,” harapnya. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here