2023, Tidak Ada Lagi Guru Honorer

0
83
Muhadjir Effendy

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini fokus melakukan peningkatan kompetensi pada proses pembelajaran guru.

Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano, mulai tahun ini di balik menjadi 70 persen untuk proses pembelajaran dan 30 persen pada konten.

Supriano juga menekankan bahwa kunci proses pembelajaran yang baik dan benar di sektor pendidikan adalah guru.

Itu sebabnya, pemerintah saat ini memperketat seleksi penerimaan guru. Selain itu untuk memperbaiki model pelatihan dan pembelajaran bagi guru ke depannya akan diberlakukan sistem zonasi.

Sistem zonasi ini dilakukan untuk pendistribusian dan peningkatan proses belajar melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

”Dengan upaya ini diharapkan tidak ada lagi penumpukan guru di beberapa sekolah tertentu, sementara di sekolah lain kekurangan guru,” kata Dirjen Ono, sapaan karib Supriano, Kamis (28/2).

Dalam berbagai kesempatan Mendikbud Muhadjir Effendy juga menjelaskan pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan guru, dan khususnya honorer.

Target pemerintah adalah di tahun 2023, tidak ada lagi guru honorer. Untuk mengatasi kekurangan guru, pada 2018 dan tahun ini pemerintah melakukan seleksi penerimaan guru.

”Saya akan membenahi masalah guru ini. Tahun lalu, kami merekrut 117 ribu guru melalui jalur PNS. Tahun ini sudah mulai dibuka pendaftaran PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu sebanyak 155 ribu guru,” tandasnya.

Sandiaga Janji Ubah Regulasi
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk para guru honorer yang selama ini merasa tak diberlakukan dengan adil.

Hal ini dia sampaikan setelah melakukan kampanye di 1.225 titik di seluruh Indonesia. Dalam kampanye itu, Sandiaga mengaku banyak mendengar keluhan masalah pendidikan, terutama masa depan guru honorer.

Sandiaga mengatakan, seorang guru tidak bisa meningkatkan kompetensinya apabila kesejahteraan belum terpenuhi.

”Kesejahteraan mereka selama belasan atau puluhan tahun sangat-sangat minim, ada yang gajinya kurang Rp 100 ribu per bulan ada juga guru honorer yang statusnya tidak kunjung ditingkatkan setelah berpuluh-puluh tahun,” ujar Sandiaga, Kamis (28/2).

Setelah mendapat keluhan itu, Sandiaga berjanji, apabila nanti terpilih pada Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto, dia akan mengubah regulasi agar kesejahteraan guru honorer terjamin.

”Hal ini dijanjikan dalam UUD 1945 bahwa salah satu janji pendiri bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan adalah hal yang utama untuk mencerdaskan bangsa,” sebut pria yang hobi olahraga lari ini.

Salah satu pengusaha sukses tersebut mengatakan, guru honorer saat ini terkendala dengan masalah regulasi yang membatasi usia aparatur sipil negara (ASN) guru.

Diketahui, apabila honorer mencapai usia 35 tahun, maka tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

”Kalau memang harus diubah kan regulasi itu kami bisa sesuaikan agar menghadirkan satu sistem pendidikan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai regulasi menghambat, kuncinya itu sebenarnya adalah kualitas dari guru itu sendiri,” pungkas dia. (jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here