21.933 Honorer K2 Tak Lolos Tes P3K

0
117
Bima Haria Wibisana

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan, seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K dari honorer K2 tetap dilakukan selektif. Artinya, tidak semua peserta yang ikut akan diluluskan.

Untuk tes tahap satu ini diikuti 73.111 orang. Terdiri dari 56.273 guru, 2.994 dosen, 2.149 tenaga kesehatan, dan 11.695 penyuluh pertanian. Data BKN menyebutkan, ada 30 persen (sekitar 21.933 orang) peserta yang hasil tesnya di bawah passing grade.

Sesuai PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2019, passing grade kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65. Lalu untuk nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Lalu ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15.

Bima mengaku, banyak daerah menanyakan apakah honorer K2 yang sudah memiliki sertifikasi pendidik (serdik) guru bisa ditambah nilainya.

”Jawaban saya, kami lihat dulu hasil total dari ujian PPPK ini. Kalau banyak yang lulus, berarti diambil hasil apa adanya saja,” kata Bima kepada JPNN, Jumat (1/3).

Kalau banyak tidak lulus, lanjutnya, juga tidak bisa serta merta peserta yang sudah memiliki serdik ditambah poinnya. Pasalnya, bisa saja ternyata yang memiliki serdik, jumlahnya banyak.

Memang bisa saja peserta yang tidak lulus tapi punya serdik itu dirangking. Sebab, tidak bisa semuanya akan diterima.

Namun, kalau yang lulus murni mencukupi (katakan 80%), ya tidak perlu lagi perangkingan. Karena kelulusan tahap satu ini hanya 70 persen akan dibahas dalam rapat apakah terpenuhi atau tidak. Yang pasti tidak semua honorer K2 diluluskan semuanya,” tandasnya.

Kesempatan Ujian Hingga 5 Tahun
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pemerintah sampai saat ini belum memutuskan apakah akan menurunkan passing grade atau melakukan perangkingan bagi honorer K2 yang gagal dalam tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Pasalnya, untuk memutuskannya harus lewat rapat internal pemerintah.

”Memang banyak desakan honorer K2 untuk menurunkan passing grade layaknya seleksi CPNS 2018. Namun, passing grade PPPK kan sudah rendah. Jadi apakah mau diturunkan atau pakai metode perangkingan kami akan bahas nanti di rapat,” kata Bima kepada JPNN.com, Jumat (1/3).

Dia melanjutkan, bagi yang tidak lulus PPPK, masih diberikan kesempatan ikut tes lagi hingga lima tahun ke depan.

Namun, berbeda dengan tahun ini yang lewat jalur khusus honorer K2, mulai 2020 lewat jalur PPPK biasa.

Artinya honorer K2 harus bersaing ketat dengan pelamar nonK2. Menurut Bima, kebijakan ini sudah sangat menguntungkan honorer K2. Sebab, dengan adanya PP Manajemen PPPK tidak adalagi namanya honorer.

”Mestinya kan yang tidak lulus PPPK diserahkan kepada pemerintah daerah, mau dipakai atau tidak tergantung daerah. Nah, pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi yang tidak lulus bisa ikut tes sampai lima tahun ke depan,” tuturnya. (jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here