23 September 2020, Pilkada Serentak

0
86
KETUA KPU Bintan Ervina Sari menyerahkan penghargaan kepada Ketua FJB di sela silaturahmi KPU dengan insan pers, kemarin. f-yendi/tanjungpinang pos

KPU Bintan Dianggarkan Rp14,7 Miliar

BINTAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) terbaru mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Berdasarkan PKPU nomor 15/2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilgub dan Pilbup tahun 2020, pemungutan suara akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020.

Untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilkada) 2020 di Bintan, belum dianggarkan pada perubahan APBD 2019 ini. Namun, Pemkab Bintan akan mengevaluasi kembali, jika harus dianggarkan pada akhir 2019 ini.

Komisioner KPU Bintan Haris Daulay mengatakan, beberapa tahapan yang dilaksanakan mulai September 2019, masih belum membutuhkan biaya yang besar. Sebab, tahapan sesuai PKPU 15 tahun 2019 masih sebatas perencanaan dan penganggaran di internal KPU sendiri.

”Seperti perencanaan yang sifatnya bisa dilakukan secara internal, dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) serta kegiatan sosialisasi pilkada serentak,” kata Haris pada acara basembang bercerita dengan insan pers, Kamis (22/8) kemarin.

Namun KPU kata dia, mencoba penganggarannya setelah melakukan revisi anggaran di tahun 2019. Tim perencanaan dan anggaran menurutnya, akan berkonsultasi berkenaan dengan hal tersebut.

”Tim perencanaan dan anggaran besok akan konsultasi berkenaan dengan mekanisme anggaran perencanaan dan sosialisasi Pilkada 2020 dilakukan pakai metode revisi anggaran 2019,” jelasnya.

Ketua KPU Bintan Ervina Sari mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Bintan, KPU Bintan memerlukan biaya sekitar Rp14,7 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan dengan estimasi pasangan calon yang mendaftar sebanyak 4 pasangan.

”Kita siapkan anggaran sebesar Rp14,7 miliar itu, dengan asumsi untuk 4 pasangan calon. 3 dari parpol dan 1 independen,” sebut Ervina Sari.

Samsul komisioner KPU Bintan menambahkan, sampai saat ini, pasangan calon kepala daerah masih mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2016 pada pasal 7. Calon kepala daerah jika berasal dari anggota dewan, harus mundur sebagai anggota DPRD.

”Kita belum tahu, apakah ada ketentuan barunya. Karena, saat ini kan lagi santer dibahas tentang larangan calon kepala daerah dari mantan kasus korupsi,” tambah Samsul. (fre)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here