24 Perusahaan Tutup, 1.389 Karyawan Di-PHK

0
1180
Pencari kerja: Ribuan pencari kerja antre untuk di depan salah satu perusahaan di Batamindo yang sedang membutuhkan tenaga operator, pekan lalu. F-istimewa

Dinamika Ekonomi di Triwulan Pertama 2017

Lowongan kerja masih sulit didapat di Kota Batam. Selain karena masih lemahnya pertumbuhan ekonomi dan masih sedikitnya order yang didapat oleh sejumpah perusahaan, lowongan kerja yang tersedia juga masih sangat sedikit. Jumlahnya masih tidak berbanding dengan kemunculan tenaga kerja yang sibuk mencari kerja. Hal itu diperparah dengan banyaknya PHK yang terjadi belakangan ini.

BATAM – SELAMA empat bulan berjalan tahun 2017 ini, dari data di Pemerintah Kota Batam, sudah ada 1389 orang karyawan yang dirumahkan.

Sementara, perusahaan yang menutup usaha, sudah ada 24 perusahaan. Jumlah itu dikhawatirkan akan bertambah, walau diharapkan akan turun dan investasi kembali stabil.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Jumat (19/4) di Batam mengungkapkan kondisi perekonomian di Batam, cenderung masih relatif melemah. Pada tahun 2015 lalu, diakui ada 54 perusahana tutup dengan 7.100 orang dirumahkan.

Sementara tahun 2016, ada 62 perusahaan ditutup dan dan 378 orang karyawan dirumahkan.

”Tahun 2017 ini, 24 perusahaan tutup dan 1.389 orang dirumahkan. Ini baru dari Januari sampai April,” imbuhnya.

Dalam hal kondisi banyak perusahaan yang tutup ini, disini keberadaan BPJS diakui penting. BPJS bisa melindungi tenaga kerja yang di PHK, melalui dana pensiun atau sejenisnya.

”Ketika tenaga kerja kita di-cover BPJS, akan sagat baik. Mau dapat backup perusahaan, saya kira kurang menjanjikan kalau sekarang,” bebernya.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batam sudah memberikan bantuan perlindungan melalui Peraturan Wali Kota Batam, nomor 23 tahun 2016, tentang optimalisasi, penyelenggaraan jaminan sosial pekerja, melalui mekanisme PTSP dan Paten Batam.

”Jadi kita mendorong peningkatan pelayanan yang terdefenisi dalam mengutamanan pekerja,” kata Amsakar.

Diingatkan, penting dan bagus jika tenaga kerja dicover BPJS, sepanjang regukasi dan ketentuan yang diamanahkan.

Diharapkan, tenaga pegawai Pemko di luar pegawai negeri, dapat di-cover, sehingga memberikan perlindungan untuk tenaga non-PNS. Seperti menabung untuk jaminan hari tua.

”Lima sampai enam ribu orang non PNS, sebenarnya, bisa jadi anggota BPJS. Tapi prinsipnya ikut ketentuan,” imbuhnya.(Martua P Butar-Butar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here