3.161 Sertifikat Tanah Dibagikan

0
356
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menyerahkan sertifikat tanah gratis ke warga di Kabil, Nongsa, Batam, Kamis (20/12). F-ISTIMEWA
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri, Asnawati menyerahkan sertifikat tanah warga sebanyak 3.161.

BATAM – Jumlah yang diserahkan itu sebagian dari 10.172 sertifikat yang diserahkan tahun 2018, se-Provinsi Kepri. Proses sertifikasi hak atas tanah di Batam hingga saat ini sudah 61.135 bidang lahan.

Hal itu dikatakan Asnawati usai pembagian sertifikat tanah di Kabil, Nongsa, Batam, Kamis (20/12). Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan Wawako Batam, Amsakar Achmad. ”Yang sudah selesai sampai saat ini di Kepri, 61.135 bidang dari 89.800 bidang. Sudah 67 persen,” katanya.

Jumlah itu di bawah target, untuk jumlah sertifikat hak atas tanah. Kendalanya, sebahagian masyarakat tidak di tempat, dan topografi daerah ada yang menyulitkan. ”Ada juga kawasan hutan. Tapi sertifikasi lahan yang paling cepat di Batam,” bebernya.

Sementara, untuk sertifikat atas bidang lahan, jumlahnya melebihi target. ”Untuk yang bidang, melebih target. Dari target 110 ribu bidang, kita optimalkan menjadi 120.100,” bebernya.

Asnawati sendiri menyerahkan 3.161 sertifikat tanah sepertiga dari total yang dibagikan di 2018 yakni 10.172 sertifikat tanah untuk tujuh kabupaten/kota. 50 sertifikat tanah untuk Kabupaten Bintan, 10.000 di Kota Batam, 59 untuk Kabupaten Karimun, lima sertipikat tanah di Kabupaten Natuna, 52 di Kota Tanjungpinang, dan empat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

”Di Provinsi Kepri, yang terdiri dari tujuh kabupaten kota, diperkirakan terdapat 706.824 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, 72,41 persen sudah terdaftar. Sisa 27,59 persen atau 155.018 bidang belum terdaftar,” beber Asnawati.

Tahun 2018 Kanwil BPN Kepri mendapat target pengukuran 110 ribu bidang tanah. Namun, dalam pelaksanaan, dilakukan optimalisasi sehingga target menjadi 120.100 bidang. Dan sudah tercapai 98 persen.

Sementara target penerbitan sebanyak 89.800 sertifikat tanah. Hingga saat ini BPN Kepri sudah dapat menerbitkan sertipikat tanah untuk 61.135 bidang, atau 67,85 persen target.

”Dalam 10 hari ke depan, sampai akhir Desember, kami tetap berupaya untuk mengejar target. Minimal 70 persen. Kami yakin hanya perlu waktu dua tahun atau paling lama tiga tahun seluruh bidang tanah di Provinsi Kepri terdaftar,” kata dia.

Selain menyerahkan sertipikat tanah ke masyarakat, juga diserahkan sertipikat tanah untuk 11 bidang melalui sertifikasi Barang Milik Negara (BMN). Terdiri dari sembilan bidang tanah aset Polda Kepri melalui Kantor Tanah Karimun. Dan dua bidang tanah aset Polres Tanjungpinang.

Asnawati mengatakan sampai 18 Desember, capaian Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) se-Kepri sebesar Rp 550.811.728.047. Sementara Hak Tanggungan Atas Tanah tercatat Rp 7.569.972.853.236.? Dari informasi yang diterimanya, sudah ada sertipikat tanah ini yang diagunkan masyarakat ke bank.

”Disebutkan, aliran dana yang diterima masyarakat kiranya untuk modal usaha. Suatu kebanggaan tersendiri, artinya jerih payah kami sudah dirasakan langsung masyarakat sebagai modal usaha atau tambahan modal usaha,” katanya.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun berharap masyarakat yang sudah menerima sertifikat tanah agar bisa menjaga dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Sertifikat bisa dimanfaatkan untuk menjadi modal produktif sehingga mendukung usaha dan lainnya.

”Jangan diagunkan ke bank untuk membeli keperluan yang tidak bermanfaat dan tak produktif,” pesan Nurdin saat Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Graha Citra Mas, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, Kamis (20/12).

Menurut Nurdin, dengan dibagikannya sertifikat tanah ini kepada rakyat, bisa menghindari perselisihan di antara masyarakat. Termasuk sengketa agraria. Masyarakat pun bisa lebih kompak dan bersatupadu dalam menjaga keberagaman dan kebersamaan.

Pembagian sertifikat tanah ini dihadiri juga oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, Asintel Kajati Kepri Martono, Kanwil BPN Kepri Asnawati, Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad, Dandim 0316/Batam Letkol Inf Romel Jangga Wardana, dan Kakan Kemenag Kota Batam H Erizal serta Ombusman Perwakilan Kepri Lagat P Siadari.

Penyerahan Sertifikat Tanah pada kesempatan ini sebanyak 10.172 sertifikat dimana terdapat 11 bidang sertifikat aset Kepolisian Republik Indonesia. Pada tahun 2018 Kanwil BPN Provinsi Kepri mendapat target Peta Bidang Tanah sebanyak 110.000 bidang dan target Sertifikat Hak Atas Tanah untuk kegiatan PTSL sebanyak 89.900 bidang.

Dalam pelaksanaannya target Peta Bidang Tanah dilakukan pengoptimalisasian target menjadi 120.000 bidang dan tercapai 117.845 bidang sementara Sertifikat Hak Atas Tanah tercapai 61.135 bidang.

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program prioritas pada Kementerian ATR/BPN yang bertujuan melaksanakan pendaftaram atau pemetaan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia secara lengkap dan sistematis. Untuk Provinsi Kepri diperkirakan terdapat 706.824 bidang dan yang sudah terdapat lebih kurang 511.806 bidang

Nurdin mengatakan, pembagian sertifikat tanah merupakan salah satu program dari Presiden RI Joko Widodo yang akan selalu menjaga aset Bangsa dan Negara secara kekeluargaan yang menjadi modal besar dalam menjaga keutuhan NKRI. Pada tahun 2017 sudah dibagikan sertifikat sebanyak 7 juta dan pada tahun 2018 ada peningkatan menjadi 9 juta sertifikat yang akan dibagikan yang mana ini merupakan program Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

”Mari selalu bergandengan tangan dan bersama-sama dalam membangun NKRI terutama Provinsi Kepri selalu kita jaga keamanan dan ketentramannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Nurdin.

Sementara itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan sertipikat tanah masyarakat ini merupakan kebijakan reformasi agraria. Dan ia menyampaikan terima kasih atas program pemerintah pusat tersebut.

“Atas nama rakyat kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kanwil Pertanahan. Kita berharap lanjut terus. Sehingga status kepemilikan tanah masyarakat semakin jelas dan di masa depan tidak menjadi masalah,” kata Amsakar. (MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here