30.868 Rumah Bermasalah di Batam

0
1043
DIGUSUR: Alat berat diturunkan untuk menggusur rumah liar atau rumah bermasalah di Batam, baru-baru ini. f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Sebanyak 30.868 rumah di Batam bermasalah karena dibangun tanpa izin. Termasuk di dalamnya rumah liar (Ruli). Pemerintah Kota Batam kini lebih sering menyebut ruli sebagai rumah bermasalah, sehingga lebih ingin menyelesaikan permasalahannya. Pemko menjanjikan keberadaan rumah bermasalah di Batam akan diminimalisir.

Menurut Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, data itu merupakan data terbaru yang diterimanya. ”Berdasarkan data terbaru, ada 30.868 rumah bermasalah di Batam. Dan kami sepakat akan meminimalisir setiap tahunnya,” kata Amsakar, kemarin.

Disampaikannya, Batam merupakan salah satu daerah yang dijadikan contoh program kota tanpa kumuh (Kotaku). Program ini digawangi Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) dan Adobe Developed Bank (ADB) yang juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).

”Itu program penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta,” sambungnya.

Program itu diakui dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat dan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan di daerah. Pihaknya diakui terus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tinggal di titik-titik rumah bermasalah melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

”Ini untuk menghindari masyarakat yang selalu berpindah-pindah ketika telah mendapatkan kaveling atau ganti rugi. Dari jumlah rumah liar tadi, ada 21.841 yang sudah memiliki NIK. Sedangkan 9.027 unit lagi tidak punya NIK,” ujarnya.

Para pengembang, lanjutnya, diminta untuk memberikan sedikit lahan kepada Pemko Batam untuk membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

”Itu dia tadi, lahan kami minta sedikit. Langsung saya perintahkan ke Jakarta, menjemput dana alokasi untuk membangun. Artinya, permasalahan rumah bermasalah ini optimis selesai,” kata Amsakar.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam Herman Rozie menambahkan, pihaknya juga akan membangun komitmen bersama stakeholder untuk menyelesaikan program ini. ”Target kita tahun 2025 Batam bebas ruli,” kata Herman.

Diingatkannya, seluruh pihak yang terkait mendukung program ini dan siap memberikan pelayanan maksimal. Salah satunya pemberian lahan oleh pengembang agar Fasum dan Fasos dibangun oleh Pemko Batam.

Kemudian pembangunan rumah oleh Bank Riau Kepri serta sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam. ”Kira-kira seperti itu nanti teknisnya,” imbuhnya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here