34 Provinsi Sepakat, Lego Jangkar Hak Daerah

0
234
BEBERAPA kapal tanker sedang berlabuh di perairan Batam, baru-baru ini. f-suhardi/tanjungpinang pos

BATAM – Pemerintah Provinsi se-Indonesia sepakat menggesa pemberlakuan kewenangan retribusi ruang laut 0-12 mil yang diatur sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dikelola pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi.

Hal ini disepakati saat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kepelabuhanan, Melalui Harmonisasi Ruang Laut’ di Harmoni One, Batam, Kamis (13/12) kemarin.

Kegiatan yang digagas Dishub Pemprov Kepri itu, turut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia, Asosiasi Kepala Dinas Perhubungan seluruh Indonesia, Dirjen Pendapatan Kemendagri, akademisi Perguruan Tinggi Andalas, Badan Usaha, Operator, Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI), serta Pemko Batam dan Pemprov Kepri.

FGD yang dibuka Wakil Gubernur Kepri H Isdianto itu, melahirkan kesepahamam bersama, tekat dan tujuan yang sama, yakni menggesa kewenangan pengelola ruang laut sesuai peraturan perudang-undangan.

Pada kesempatan itu, Isdianto mengajak para peserta dari 34 provinsi yang hadir untuk menyatukan komitmen terkait peraturan yang sudah mengikat kewenangan pemerintah provinsi yang selama ini masih dikuasai pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

”Kita tidak bermaksud memecah belah NKRI, namun kita ingin meminta hak yang selama ini, tidak memberikan dampak positif, padahal menyumbang pendapatan asli daerah yang cukup besar,” ujar Isdianto.

Sementara Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan menambahkan bahwa selama ini pemerintah daerah, belum menggarap segala potensi yang tersedia di wilayahnya masing-masing. Menurut dia, daerah masih sangat tergantung dengan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat, sedangkan pendapatan asli tidak digarap dengan baik.

”Pemerintah daerah masih sangat ketergantungan dengan DBH. Seharusnya hal ini tidak boleh lagi menjadi tradisi, ke depan kita harus mampu menggarap potensi daerah masing-masing sebagai bentuk mendorong peningkatan PAD,” jelasnya.

Dirinya bahwa menyampaikan, dari data alokasi pendapatan seluruh provinsi di Indonesia yang selama diterima pendapatan yang paling diminta digarap lebih banyak di sektor darat, sedangkan sektor kelautan, pemanfaatan ruang laut tidak dilakukan dengan baik. Padahal potensi ruang laut itu sangat menjanjikan.

”Derajat ekonomi fiskal provinsi seluruh Indonesia yang terendah itu hampir sebagian besar provinsi kepulauan, yang digarap hanya sumber daya alam. Semua itu tidak bisa menjamin. Ini artinya kita mulai berpikir akan ruang laut,” paparnya.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Retribusi Daerah Pemprov Kepri Reni Yusneli menambahkan, bahwa retribusi ruang laut sangat besar memberikan kontribusi terhadap PAD, hanya ironisnya ruang laut di Kepri saat ini belum bisa tergarap.

Hanya saja, Reni bersama Dishub Kepri tidak putus semangat, dan tetap yakin bahwa retribusi pemanfaatan ruang laut bisa direalisasi mulai 2019 mendatang.

”PAD kita selama ini masih sangat bergantung dengan DBH, makanya ke depan kita sangat bertekat, bersama-sama Pak Jamhur, kewenangan ini (ruang laut, red) harus kita garap,” pinta Reni,

”Meskipun tahun sebelumnya target retribusi lego jangkar ini nol rupiah, dari target yang ingin dicapai, kali ini kita kembali memasang target Rp 10 miliar dari lego jangkar, berharap ini terealisasi, kalau tahun ini tak berhasil, maka bukan tidak mungkin masih ada defisit,” terang Reni.

Sementara akademisi, ahli hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menjabarkan bahwa kewengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub yang mengelola retribusi usaha kepelabuhanan menyalahi perundang-undangan.

Dirinya bahkan membeberkan peraturan perundang-undangan selain UU 23 tahun 2014. Feri juga menjelaskan secara rinci dasar hukum aturan yang mengatur tentang pungutan retribusi tersebut. Menurutnya ada pasal 23A UU RI tahun 1945, UU nomor 28 tahun 2009, pasal 286 UU Nomor 23 tahun 2014.

”Kalau hal ini terus dipungut pemerintah pusat, maka persoalannya bisa sampai ke MK, KPK bisa mengusut ini, sebagai pungutan ilegal, bahaya, nah kalau seperti inikan bahaya,” ujar Feri.

Sementara perwakilan Operator dan APPSI menyatakan sangat mendukung dan setuju bahwa kewenangan retribusi usaha kepelabuhanan di pungut pemerintah provinsi.

Hanya saja, mereka sama-sama meminta jaminan dan kepastian hukum. ”Jangan sampai nanti penerapan ini, justru ada dua kali pungutan, kita dituntut taat pajak, tapi yang sesuai prosedur,” ucap salah satu operator kapal di Wilayah Kota Batam.

Menurut operator kapal yang sering memanfaarkan ruang laut Kepri, setiap tahun lebih dari 360 kunjungan kapal yang singgah dan lego di perairan Kepri.

”Nah kalau misalnya kalau peraturan ini berlaku, bukan tidak mungkin asumsi target Rp60 miliar itu bisa lebih, bahkan mencapai ratusan miliar,” jelasnya demikian. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here