400 Organisasi di Kepri Dibekukan

0
970
SEMINAR: Kesbangpol Pemprov Kepri Syafri Salisman (kanan) saat menjadi narasumber yang menjelaskan tentang organisasi di Tanjungpinang, belum lama ini. F-DOK

DOMPAK – Kepala Kesbangpol Kepri Syafri Salisman mengumumkan ada lebih kurang 400 organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di luar Partai Politik di non aktifkan lantaran tidak pernah mengurus pengaktifan lembaganya di kantor Kesbangpol.

Dengan Demikian, sambung Syafri, Kesbangpol memutuskan pihaknya tidak dapat memberikan bantuan dana pembinaan yang biasanya menjadi kewajiban mereka setiap tahunnya.

”Ada lebih kurang 400 yang di non aktifkan. Sedangkan yang aktif saat ini hanya ada dua organisasi maupun yayasan,” terangnya.

Ia pun menceritakan, dari data 400 yang di non aktifikan tersebut terdiri dari yayasan dan organisasi baik kepemudaan, maupun LSM yang pernah mendaftar di Kesbangpol sejak Provinsi Kepri berdiri.

Ke depan jika lembaga tersebut ingin mengaktifkan kembali, harus mengikuti aturan perundang-undangan yang baru yakni UU nomor 17 tahun 2013 dan PP 58 tahun 2016.

Cuma sekarang, masih menunggu keputusan menteri tentang surat keterangan mendaftar. Mengingat Kesbangpol dalam hal ini provinsi tidak lagi bisa menerbitkan surat keterangan mendaftar.

”Surat keterangan terdaftar tersebut di Kemenkumham. Usulannya melalui kita. Nanti kita teruskan ke Menkumham. Dia ada dua cara, bagi yang memiliki akte organisasi, cukup pengesahan dari Menkumham, tapi kalau tidak memiliki akte pendirian organisasi, dia harus memiliki surat keterangan terdaftar di Menkumham,” tambahnya.

Berbeda kalau misalnya sudah memiliki surat keterangan. Karena ada organisasi itu berjenjang, ada yang pakai jenjang dari pusat, dari provinsi cabang, dari kabupaten kota cabang, itu cukup memakai surat terdaftar induknya.

Ketika sudah dilakukan penonaktifan, artinya pemprov tidak bisa memberikan dana pembinaan bantuan. Melainkan hanya dikeluarkan di internal organisasinya. Kalau pun sudah dapat, itu biasa harus menunggu sampai dengan tiga tahun dari tanggal penerbitan.

”Tidak bisa sekaligus dibantu. Jadi 3 tahun pertama dibantu dana anggaran sendiri. Itu diatur dalam PP. Sedangkan untuk organisasi masa, hanya sekali boleh diberikan bantuan, tidak bisa berulang-ulang,” tambahnya. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here