41 Kilometer Jalan Telah Dibenahi

0
127
JALAN Raja Oesman Kecamatan Karimun salah satu jalan yang dibangun Dinas PUPR di Kabupaten Karimun dengan anggaran dari APBD. F-ALRION/tanjungpinang pos
Selama kurun tahun 2018 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 41 kilometer jalan di Kabupaten Karimun. Pembangunan itu, bersumber dari dana APBD Kabupaten Karimun.

KARIMUN – ”Ada 41 kilometer panjang jalan yang telah dibangun, dan ditingkatkan di 12 kecamatan pada tahun 2018. Pembangunan jalan tersebut, bersumber dari APBD Kabupaten Karimun. Tidak termasuk dengan jalan, yang dibangun dengan dana APBD Provinsi Kepri dan APBN,” kata Kadis PUPR Karimun Zulfan, melalui Kabid Bina Marga PUPR Karimun, Cahyo.

PUPR sesuai dengan tuntutan setiap tahun melakukan pembenahan, dan perbaikan derta membangun infrastruktur guna mendukung kemajuan daerah. Termasuk untuk kemudahan, dalam mendukung laju pertumbuhan investasi yang masuk di Karimun.

Pembangunan dilakukan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, sarana dan prasarana gedung, lingkungan, pengairan, air minum dan jaringan irigasi. Termasuk untuk mendukung program pemerintah pusat. Dan muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan setiap peluang.

Selain itu, PUPR terus berupaya mencari perusahaan yang bersedia membangun jembatan penghubung antara Pulau Belat dengan Pulau Kundur. Agar, pembangunannya sesuai dengan rencana dimulai tahun 2019.

Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Bappenas, dan semoga dalam waktu dekat ini ada perusahaan atau BUMN turun melihat lokasi yang hendak dibangun.

Penyatuan Pulau di Kabupaten Karimun, telah dimulai tahun 2018 dengan membangun jembatan antara Pulau Parit dengan Tanjung Batu Kecil. Tahap pertama telah selesai dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Belum lama ini, Pemkab Karimun merincikan Dana Kelurahan (DK) Tahun 2019 sebesar 70 persennya diperuntukkan membangun insfrastruktur di kelurahan. Sementara, 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Karimun telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar.

Untuk Dana Kelurahan (DK), sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat. Hanya saja, ketika itu belum ada aturan kegunaannya untuk apa saja.

”Belakangan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendgari) Nomor 130 Tahun 2018, baru dapat diketahui apa saja yang bisa digunakan dengan dana kelurahan tersebut,’’ jelas Kepala BPKAD Kabupaten Karimun, Abdullah beberapa waktu lalu.

Ada dua hal, kata Addullah, yang harus menjadi perhatian dalam menggunakan dana kelurahan termasuk juga besar porsinya untuk setiap kelurahan.

Yakni, sesuai dengan rapat koordinasi yang diikuti di Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

Bahwa 70 persen dana kelurahan, harus digunakan untuk infrastruktur kemudian sisanya 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

Infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan, sifatnya dapat menyentuh langsung kepada masyarakat di suatu kelurahan.

Kemudian, pembangunan pemberdayaan masyarakat ini bisa bersifat peningkatan pelayanan sosial yang juga langsung menyentuh kepada masyarakat.

Sementara itu, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada masing-masing kelurahan bahwa alokasi DK ini disampaikan oleh Pemerintah Pusat pada akhir tahun.

”Oleh karena itu, belum sempat dimasukkan ke dalam RKA,” sebutnya lebih hati-hati. (ALRION)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here