45 Ribu Pencaker Urus Kartu Kuning

0
698
Para pencari kerja di Batam sedang duduk. f-dok/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemprov Kepri mencatat tahun 2017, terdapat 45.510 pencari kerja (pencaker) melakukan pembuatan kartu kuning (kartu AK 1), yang dibutuhkan pada saat akan bekerja di perusahaan swasta, serta kantor pemerintahan.

Hal ini disampaikan, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri Abdul Bar kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (20/7) kemarin.

Dari catatannya, dari daftar 45.510 orang, jumlah pemohon khusus pria sekitar 22 ribu orang, sedangkan perempuan 23 ribu orang, sedangkan jika dihitung berdasarkan jumlah usia, dia menambahkan, lebih dominan usia di atas 18 tahun atau usia pencari kerja. ”Lebih banyak perempuan yang membuat permohonan,” ujar Abdul Bar.

Lebih lanjut, dia menyampaikan khusus kategori lowongan kerja yang terdaftar, Disnaker Kepri mendata jumlah pemohon laki-laki sebanyak 14.342 orang, sedangkan perempuan 14.990 orang. Sedangkan lagi, pencari kerja yang ditempatkan jumlah pemohon laki-laki 10.364 orang, sedangkan perempuan 11.844 orang. ”Data per kabupaten/kota kita tidak mencatat, namun paling banyak Kota Batam, kita hanya mencatat global,” terangnya.

Belum lama ini, Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan, Endri Sanopaka berdasarkan data dari kopertis jumlah lulusan di 2017 ada sekitar 5.134 orang. Sedangkan di Tanjungpinang sekitar 2.000 lulusan sarjana. hanya saja dari jumlah lulusan tersebut kan tidak semuanya menjadi pengangguran, karena karakteristik mahasiswa di Kepri dan khususnya di Tanjungpinang sebagian sudah bekerja pada saat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa.

Karakteristik lulusan juga tidak semuanya harus menjadi pekerja, karena ada bidang yang pure sains (atau murni ilmu pengetahuan) ada yang bidang nya memang vokasi, seperti Politeknik atau Diploma 3 yang memang dipersiapkan untuk dapat menjadi pekerja dalam bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan tenaga teknis.

Hal tersebut sudah diatur dalam Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana Pasal 2 (2) dikelompokkan bahwa D1-D3 itu akan mengisi jabatan operator dan jabatan teknis atau analis, sedangkan pada pendidikan S1 jenjang nya untuk jabatan teknis dan analis.

”Jadi sebenarnya tidak semestinya bahwa semua lulusan perguruan tinggi khususnya yang pendidikan S1 itu harus jadi pekerja, melainkan menjadi analis itu berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan, terutama dalam bidang jasa atau pun bidang pekerjaan manufaktur,” bebernya.

Maka memang seharusnya perguruan tinggi harus mempersiapkan lulusannya dengan mendesain kurikulum yang siap menangkap ataupun merebut peluang lapangan usaha, bukan merebut lapangan pekerjaan.

Terutama yang harus didorong pada lulusan S1 adalah memiliki motivasi dan keberanian untuk menjadi wirausahawan muda yang membuka lapangan pekerjaan, minimal para lulusan itu dapat menyerap satu orang pekerja sebagai asistennya dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah, dengan demikian akan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here