46 Persen Kepri Belum Ada Listrik

0
801
RAPAT: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun didampingi Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri saat menggelar rapat dengan PLN Batam, belum lama ini. f-suhardi/tanjungpinang pos

Gubernur dan DPRD Sahkan Perda Listrik

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, sekitar 46 wilayah Kepri yang sudah dialiri listrik. Sisanya masih menunggu aliran listrik.

DOMPAK – MENURUT Gubernur, ada harapan baru bagi warga Kepri yang belum dialiri listrik. Pasalnya, Gubernur dan DPRD Kepri sudah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenagalistrikan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

”Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota yang terdiri dari 2.408 pulau-pulau yang saat ini hanya memiliki 86 persen rasio elektivasi yakni perbandingan jumlah kepala keluarga yang berlistrik dengan total kepala keluarga yang ada di Kepri. Dengan adanya Perda Ketenagalistrikan ini, pada tahun 2019 seluruh desa 100 persen akan dialiri listrik dan dengan rasio 96 persen di tahun 2020,” kata Nurdin dalam penyampaiannya di Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kepri di Dompak, Senin (11/9).

Baca Juga :  Kwarda Kepri Kumpulkan Rp 50 Juta

Dengan adanya Perda Ketenagalistrikan ini nantinya menjadi suatu landasan hukum dan kebijakan bagi pemerintah daerah terhadap penyediaan listrik di setiap wilayah yang ada di Kepri. Sehingga seluruh wilayah dapat diterangi oleh listrik dan demi kesejahteraan masyarakat. ”Untuk menjamin ketesediaan listrik tentunya menjadi tugas kita bersama atara pemerintah provinsi dan DPRD agar seluruh wilayah di Kepri ini dapat merasakan listrik,” sebutnya.

Sementara itu, juru bicara Pansus Ranperda Ketenagalistrikan Sirajudin Nur menyampaikan, dengan dibentuknya Perda Ketenagalistrikan ini untuk menuju seluruh desa se-Kepulauan Riau teraliri listrik 100 persen pada tahun 2019 dengan rasio elektivasi 95 persen di tahun 2020.

”Penyediaan ketenagalistrikan hendaknya dilakukan secara merata di setiap wilayah yang ada di Kepulauan Riau, sehingga masyarakat di daerah-daerah terpencil dapat merasakan listrik dan dengan cara inilah kita dapat merangkai pulau-pulau dengan listrik. Tapi semua ini harus disesuaikan dengan harga listrik yang wajar, tentunya bertujuan untuk menuju pembangunan wilayah Kepri yang merata dan memiliki daya saing,” ujarnya.

Baca Juga :  Gubernur Ajak Pengurus PKK Bertani

Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak mau disalahkan terkait permasalahan yang dihadapi PLN Batam dengan mengurangi produksi listriknya karena tidak sanggup menanggung beban biaya operasional, sehingga melakukan pemadaman bergilir di Batam dan akan berimbas juga ke Pulau Bintan nanti. Nurdin menegaskan dirinya telah menjalankan dan melaksanakan apa yang direkomendasikan DPRD Kepri, terkait TLB tersebut dengan menetapkan penyesuaian tarif listrik Batam dimana kenaikan sebesar 45 persen dan pemberlakukannya dilakukan secara bertahap.

”Dari penyesuaian kenaikan TLB sebesar 45 persen itu pada Pergub pertama Nomor 21 2017 diberlakukan dua tahap yakni tahap pertama 30 persen tahap kedua sebesar 15 persen,” kata Gubernur di Tanjungpinang, Senin (11/9).

Namun, pada saat itu banyaknya penolakan dari lapisan masyarakat Batam, dengan melakukan aksi demo menentangnya. Sehingga dirinya merevisi aturan teknis pemberlakuannya dan itu telah koordinasi dengan semua pihak termasuk PLN Batam.

Baca Juga :  Disiplin Kunci Utama Raih Kesuksesan

Dalam revisi pergub 21/2017 tersebut, dimana mengubah pemberlakuan penyesuaian TLB dimana untuk tahap pertama sebesar 15 persen tahap kedua 15 persen dan tahap ketiga 15 persen. ”Saya tidak ada mengubah usulan DPRD Kepri itu, tetap memberlakukan sesuai hasil pembahasan dan rekomendasi DPRD dengan keseluruhan kenaikan sebesar 45 persen itu. Namun pemberlakukannya saja yang berubah,” tegasnya.

Terkait kondisi PLN Batam saat ini dirinya akan secepatnya memanggil semua pihak termasuk PLN Batam. Sehingga ia tak salah mengambil keputusan.(SUHARDI-SUSANTO)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here