50 Meter dari Dam, Jangan Ada Aktivitas

0
499
DITPAM BP Batam saat membersihkan Dam Duriangkang.f-martua/tanjungpinang pos

Menjaga Sumber Air Waduk Dan Keselamatan Penduduk

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV, mengharapkan pemangku kebijakan menegakkan kembali penataan ruang, khususnya di sekitar bendungan atau dam.

BATAM – Aktivitas masyarakat diminta berjarak minimal 50 meter dari bendungan. Sehingga diminta ada penegakan bagi warga yang masih berada di lokasi waduk tak kurang dari 50 meter.

Harapan ini disampaikan Kepala BWS Sumatera IV, Ismail Widadi dalam Sosialisasi Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Sei Harapan, Sei Ladi, dan Nongsa. Diingatkan, Peraturan Menteri yang mengatur tentang sempadan.

”Berapa meter orang boleh beraktivitas di sekitar bendungan. Minimal 50 meter. Tapi apa yang terjadi pada bendungan-bendungan kita. Semakin lama semakin menuju tempat bahaya. Karena itu kepada yang hadir, kami gugah kesadaran kita. Tegakkan kembali penataan ruang,” harap Ismail.

Baca Juga :  Tak Ada Surat Jalan, Tanker Diamankan

Dikatakannya, saat ini kondisi bendungan Sei Harapan, Sei Ladi, dan Nongsa masih relatif penuh. Rata-rata terisi sekitar 60-70 persen dari daya tampung. Bendungan Sei Harapan masih terisi 2,4 juta meter kubik air, Sei Ladi 10,4 juta meter kubik, dan Nongsa 0,9 juta meter kubik.

”Seberapapun kita waspada, kalau kita tinggalnya sudah di daerah yang berbahaya, di sekitar bendungan, bahaya itu mengancam setiap saat. Kalau bendungan enggak ambrol, limpasannya pun mungkin bisa berdampak,” sebutnya.

Ismail menjelaskan, para ahli setidaknya harus yakin lima poin keamanan ketika membangun bendungan. Yakni badan bendungan aman dari retak, aman dari berguling, tidak bocor dengan toleransi sangat kecil untuk rembes, tak boleh merusak lantainya, dan material yang dibawa tak boleh merusak sekitar.

Baca Juga :  Stok Ikan Menipis di Tempat Pelelangan

Karena itu dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan dalam membangun bendungan terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi. Di antaranya ada manual atau petunjuk operasional, dan ada RTD. Supaya bila suatu saat ada kejadian bendungan rusak, sudah tahu tindakannya.

”Pada 2009, bendungan di Tangerang ambruk. Bendungannya memang dibangun di zaman Belanda. Tapi kelengkapannya ada yang hilang, dan informasi tak diteruskan. Jadi RTD itu perlu untuk mengantisipasi kalau ada tanda-tanda bendungan akan rusak, informasi harus diteruskan ke siapa, terus apa tindak lanjutnya,” kata dia.

Baca Juga :  Ibu Manfaatkan Anak untuk Mengemis

Atas dasar itulah BWS juga menyusun Nota Kesepakatan antara tiga unsur utama RTD bendungan. Yakni BP Batam selaku pemilik bendungan, Pemko Batam yang menguasai informasi dan masyarakat terdampak, serta BWS sebagai pihak yang menyiapkan.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan, prinsipnya Pemko Batam sangat mendukung kegiatan sosialisasi RTD ini. Diingatkan jika Dam menjadi satu-satunya air bersih kita. Ketika bermasalah, akan jadi persoalan. Pada prinsipnya Pemko sangat mendukung dan apresiasi.

”Mudah-mudahan kita dapat memahami dan melaksanakan sesuai tupoksi kita masing-masing,” kata Jefridin.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here