51 Tahun Indonesia Menambang Kerugian

0
663
Indah Putri Pertiwi

Oleh: Indah Putri Pertiwi
Mahasiswi Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Sungguh membingungkan jika negeri yang kaya akan sumberdaya alamnya namun tidak bisa menikmatinya. Bahkan sebuah lirik lagu mengatakan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sungguh memprihatikan jika menjadi pembantu di rumah sendiri dan orang asing yang menjadi majikannya.

Hal ini sudah jelas diatur oleh undang-undang bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 3 yaitu, ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kontroversi mengenai perpanjangan izin operasional PT Freeport Indonesia yang bakal habis masa kontraknya pada 2021 kembali mencuat. Sebagian pihak meminta agar pemerintah tidak memberikan izin perpanjangan dan sebagian pihak ingin agar izin perpanjangan kontrak segera ke luar. Lalu apa akibatnya jika izin operasional Freeport Indonesia tidak diperpanjang?

PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimika, provinsi Papua, Indonesia.

Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Pada pertengahan tahun 1930, dua pemuda Belanda Colijn dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak NNGPM yang merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Cartensz.

Petualangan mereka kemudian menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian. Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).

Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Dia bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jenderal Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia.

Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I).

Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 resmi diterbitkan untuk mengatur perusahaan tambang dalam negeri. Salah satunya, mengenai divestasi atau pelepasan saham di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, pembuatan PP telah melakukan konsultasi dengan pimpinan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perubahan divestasi saham menjadi sampai 51 persen secara bertahap. Dengan PP ini, pemegang kontrak karya wajib tunduk pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba, wajib divestasi saham 51 persen secara bertahap. Perusahaan tambang diberi waktu 10 tahun semenjak produksi untuk melakukan divestasi 51 persen saham. Perusahaan tambang juga diizinkan melakukan divestasi secara bertahap.

Jokowi menginginkan sesuai perjanjian kontrak karya, itu akan mayoritas dikuasai negara, paling tidak BUMN atau BUMD menguasai. Aturan lain dalam beleid ini adalah perubahan mengenai perpanjangan kontrak tambang sebelum habis. Perusahaan tambang kini bisa memperpanjang izin 5 tahun sebelum berakhir.

Perpanjangan IUP dan IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhir. Sebab, izin mineral logam tidak mungkin diurus 2 tahun sebelum izin berakhir. Negosiasi 6 bulan, persiapan 6 bulan enggak cukup, jadi 5 tahun sebelum berakhir. Aturan lainnya dalam beleid ini adalah pemerintah mengatur harga patokan mineral dan batubara.

Pemerintah resmi memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke PT Freeport Indonesia sebagai pengganti perjanjian Kontrak Karya (KK). Pengubahan status tersebut akibat imbas dari pelarangan ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017.Pelarangan ekspor konsentrat ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara.

Di mana pasal 170 UU Minerba, perusahaan tambang pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian dan pengolahan dalam waktu 5 tahun sejak UU disahkan.Artinya, 2014 lalu, Freeport diwajibkan melakukan pemurnian dalam upaya peningkatan nilai tambah di Indonesia. Status IUPK diberikan agar Freeport kembali diizinkan melakukan ekspor konsentrat kembali asal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Menurut Pengamat Energi dari Universitas Tarumanegara menilai perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini beruntung jika mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab, perusahaan tambang ini mendapatkan kemudahan dalam ekspor konsentrat dan kepastian perpanjangan operasi.

”Dengan merubah status menjadi IUPK, Freeport mendapat dua manfaat, pertama izin ekspor dan kepastian perpanjangan operasi. Kedua kepastian perpanjangan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 pengajuan perpanjangan 5 tahun sebelum berakhir, dia bisa mengajukan perpanjangan,” ujar Redi.

Menurutnya, PP Nomor 1 Tahun 2017 merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk perusahaan tambang tersebut. Namun, Freeport malah menolak kemudahan tersebut.Namun, banyak yang belum tahu perbedaan KK dan IUPK sebagai aturan dasar dalam usaha pertambangan di Indonesia.

Freeport McMoran telah mengatakan keberatan terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara sepihak. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan KK menjadi IUPK tersebut. Pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional, jika dalam waktu 120 hari perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir buntu.

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak gentar terhadap PT Freeport Indonesia. Dia memastikan akan mengambil sikap tegas jika Freeport memang tidak bisa diajak berunding. Saat ini, Presiden Jokowi telah memercayakan perundingan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Presiden berharap negosiasi selama 120 hari ini bisa mencapai solusi yang saling menguntungkan. Sebelumnya, PT Freeport Indonesia kembali berulah. Perusahaan yang berafiliasi dengan PT Freeport McMoran yang berbasis di negeri paman sam Amerika Serikat ini seolah menantang pemerintah Indonesia terkait aturan pengubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen, dan kewajiban pajak yang belum dibayar.

PT Freeport Indonesia mengancam akan memecat karyawan. Sebab, perusahaan tidak bisa melakukan ekspor konsentrat karena proses perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) belum tuntas.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia, jika memenuhi semua persyaratan pemerintah, sudah bisa melakukan ekspor konsentrat minggu depan.

Namun, dia tidak merinci persyaratan yang harus dipenuhi hingga waktu bisa melakukan ekspor tersebut.Di sisi lain, dia juga mengetahui bahwa produksi Freeport saat ini dikurangi, karena memang belum bisa melakukan ekspor. Oleh karena itu, lanjutnya, penerimaan negara juga berkurang karena dampak dari belum bisanya Freeport melakukan ekspor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan terkait permintaan Freeport menggunakan aturan lama seperti saat berstatus kontrak karya, dia menegaskan jika berubah status ke IUPK maka juga banyak peraturan yang berubah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan perhitungan kewajiban dan bagi hasil kontrak kerja sama antar, IUPK, PT Freeport Indonesia akan lebih menguntungkan pemerintah Indonesia. Pendapatan yang akan didapat dari IUPK PT Freeport dipastikan akan lebih besar dibanding dari Kontrak Karya (KK).

Dari berbagai referensi tersebut dapat kita simpulkan bahwa PT. Freeport juga telah membantu pembangunan di Indonesia. Namun disisi lain hal itu tidak sebanding dengan apa yang mereka peroleh karena nilai yang mereka peroleh lebih besar. Mengapa hal ini bisa terus berkelanjutan, hal ini juga tidak menutupi adanya oknum yang bermain dibalik perpanjangan kontrak PT. Freeport.

Hal yang perlu kita lakukan adalah peningkatan mutu sumberdaya manusia dan prioritas penggunaan tenaga ahli dalam negeri. Banyak tenaga ahli dan pekerja domestik yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sama bahkan lebih dari tenaga asing namun hal tersebut sering tidak di manfaatkan selain itu juga standar penilain gaji yang tidak sesuai. Seharusnya ada penyetaraan gaji dan upah.

Selain itu kita juga harus mempersiapkan bibit-bibit SDM unggul yang langsung disalurkan dan memiliki komitmen untuk membantu pembangunan di Indonesia. Dan untuk menunjang hal tersebut pemerintah harus memberikan beasiswa dengan perjanjian ikatan kontrak. Dan juga harus ada peraturan ketenagakerjaan yang kuat yang memihak kesejahteraan rakyat sehingga masyarakat merasa nyaman.

Banyak warga negara Indonesia yang mempunyai keahlian bekerja diluar negeri dikarenakan di tolak oleh negarinya sendiri. Di negeri sendiri mereka kurang di hargai dan susah mencari kerja karena sebagian besar manajemennya takut tersaingi. Paradigm seperti ini harus dirubah. Kita harus bias mencontoh masyarakat di negrara Jepang yang disiplin dan kompeten.

Selain itu pengelolaan sektor-sektor vital harus dikuasai oleh negara sopaya hasil sumberdaya alam kita tidak di jajah oleh pihak asing. Untuk mewujudkan hal tersebut kita bias saja memecah saham-saham milik Negara yang bias dimiliki oleh masyarakat. Seperti menggiatkan penanaman saham terhadap pelajar.

Dengan mengumpulkan dana dari mereka berupa saham-saham kecil sehingga dapat membantu pondasi keuangan negara. Hal itu hampir diterapkan oleh mantan Presiden Indonesia Prof. Dr. BJ. Habibie yang akan memecah saham perusahaan industri pesawat terbang dan menjualnya kepada pelajar-pelajar di Indonesia.

Dari sektor hukum kita harus lebih tegas dan lebih kuat. jangan biarkan para koruptor bermain di balik polemik yang terjadi. Hukum jangan berat sebelah, jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Negara kita pernah mendapat gelar macan asia. Perundang-undangan hukum yang kuat akan membatu pembangunan di Indonesia. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here