540 Orang Diberi Seragam Sekolah

0
539
WAKO Batam HM Rudi foto bersama usai menyerahkan bantuan ke anak jalanan dan anak yatim piatu, kemarin. f-martua/tanjungpinang pos

Menyambung Pendidikan Anak Jalanan Dan Yatim Piatu Di Batam

Wajib sekolah 9 tahun harus disukseskan. Sehingga, ke depan tidak ada lagi anak-anak yang tidak tamat SD dan SMP. Agar semua bisa sekolah, maka yang tidak mampu dibantu.

BATAM – ANAK-ANAK yang tidak memiliki orangtua pun ditampung di panti asuhan yang ada. Pemerintah turut membantu peralatan sekolah dan seragam anak-anak jalanan dan yatim paitu agar sekolahnya tidak putus.

Inilah yang dilakukan Pemko Batam dan yayasan panti asuhan di Batam dalam membantu anak jalanan dan anak yang tidak punya orangtua lagi supaya masa depan mereka bisa lebih baik.

Sebanyak 540 orang anak-anak jalanan dan anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Batam menerima bingkisan seragam sekolah, Selasa (17/7).

Baca Juga :  Dubes Menyelam, Menteri Susi Main Kano

Seragam diberikan karena anak-anak jalanan itu dibina dan dibantu bersekolah. Pemko Batam memberikan bantuan seragam untuk pendidikan dibantu pihak panti asuhan.

Penyerahan bingkisan seragam sekolah itu dilakukan Wali Kota Batam, HM Rudi. Menurut Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Batam, Hasyimah, bingkisan seragam yang diberikan mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. ”Bingkisan itu karena anak-anak ini memulai pendidikan tahun ajaran baru,” kata Hasyimah.

Sementara HM Rudi mengatakan, menitipkan para anak yatim piatu kepada pengurus LKSA (Lembaga Kesejehteraan Sosial Anak) panti asuhan agar betul-betul merawat anak-anak tersebut.

Baca Juga :  OPD Harus Tindaklanjuti 7 Proyek Strategis

Apa yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan merupakan pekerjaan mulia dan akan mendapat balasan di kemudian hari. ”Jika kita mampu mendidik anak yatim maka surga buat kita. Apa yang menjadi hak anak yatim jangan satu rupiah pun tidak diterima oleh anak anak itu,” pesannya.

Disebutkannya, pemberian bingkisan ini merupakan bentuk perhatian dan kebersamaan pemerintah dengan masyarakat. Diakuinya, Pemko Batam tidak bisa memberikan bantuan penuh karena terbatasnya anggaran (APBD). Sehingga bantuan diberikan kepada LKSA yang sudah terdata dan jelas kepengurusannya. ”Kepada yang menerima bantuan data harus jelas, nama dan alamat jelas,” ujarnya.

Baca Juga :  Arungi Lautan, Berpacu dengan Lonceng

Diakuinya, proses penyaluran bantuan sosial di Pemko Batam sudah menggunakan sistem nontunai. Pemko diakui ingin menjadi contoh baik dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.

Rudi juga ingin ke depan instansi vertikal di Kota Batam menggunakan sistem nontunai dan nantinya Pemko berencana akan mengeluarkan aturan nontunai. ”Di era saya tidak boleh lagi ada yang tidak transparan. Transaksi juga tidak ada yang tunai, biar kerja capek tapi tidak ada riak-riak di kemudian hari,” harap Rudi.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here