566 Kelompok Desa Terbentuk

0
725
KERJA SAMA: Warga Desa Kuala Sempang Bintan kerja sama untuk membangun takir kepiting cangkang lunak, belum lama ini. f-dok/tanjungpinang pos

DOMPAK- Pemberdayaan masyarakat di Indonesia dilakukan melalui fasilitasi pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Selama berlangsung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan telah terbentuk ribuan kelompok usaha ekonomi di Indonesia yang permodalannya mendapat pinjaman dana bergulir yang dilayani oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) baik mandiri perdesan maupun mandiri perkotaan.

Pasca berakhirnya program tersebut, keberadaan kelompok UEM perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) agar terus berlanjut keberadaannya dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga.

Berpijak dari pemikiran seperti tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri melakukan kegiatan UEM Produktif se-Provinsi Kepri dengan kegiatan yang diberi nama Identifikasi dan Validasi Data Kelompok UEM.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri, Sardison mengatakan, fokus kegiatan tersebut diarahkan kepada kelompok UEM yang pernah dilayani oleh UPK dalam pemberian dana bergulir dan sampai ini menjalankan usaha produktif.

Bagi kelompok yang pernah dilayani oleh UPK namun tidak menjalankan usaha produktif tidak menjadi sasaran dalam pendataan ini. Berdasarkan target, bahwa kegiatan pendataan Kelompok UEM Produktif Pasca PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan akan terdata minimal 500 (lima ratus) Kelompok UEM Produktif sampai dengan waktu pendataan dari April sampai Oktober 2017.

Dalam proses pengumpulan data sampai dengan minggu ketiga bulan September 2017 telah terdata lebih kurang 566 kelompok (Natuna 92 kelompok, Karimun 111 kelompok, Anambas 116 kelompok, Bintan 86 kelompok, Lingga 78 kelompok dan Batam 83 kelompok) dan untuk Kota Tanjungpinang masih dalam proses pengumpulan data.

Dari capaian sementara target sasaran sudah di atas 100 persen. Dari hasil capaian tersebut dilakukan proses pengolahan data dan nantinya akan menjadi sebuah buku data base yang dapat dilihat tingkat perkembangan kelompok dan bidang-bidang usaha yang dijalankan.

Dari hasil pendataan yang dilakukan bahwa setiap kelompok mempunyai anggota antara 5 sampai dengan 12 orang. Sedangkan bidang usaha yang dijalankan terdiri dari bidang usaha jasa, pertanian, perikanan, home industry, dan kerajinan.

Sebagai OPD yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Dinas PMD Dukcapil melakukan pembinaan dari aspek kelembagaan kelompok dan akan menawarkan data ini untuk dilakukan pembinaan lintas sektor bersama OPD terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BUM Desa sebagai salah satu lembaga penggerak roda ekonomi masyarakat desa yang dapat menjadi salah satu sumber PAD desa. Oleh karena itu pembentukan BUM Desa di setiap desa terus menerus digalakkan. Hingga tahun 2016 sudah terbentuk sebanyak 59 BUMDesa atau 21% dari total 275 desa yang ada di Provinsi Kepri .

Rinciannya: Natuna 12 BUMDesa, Bintan 28 BUMDesa, Anambas 8 BUMDesa, Lingga 6 BUMDesa dan Karimun 5 BUMDesa. Adapun Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan sampai tahun 2021 BUMDesa yang terbentuk sebanyak 150 BUMDesa dari 275 desa yang ada di Provinsi Kepri.

BUMDesa dibentuk atas inisiasi masyarakat desa itu sendiri dengan menggali potensi yang ada di lingkungan mereka. Setiap desa didorong untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya untuk membangkitkan semangat ‘bisnis’ agar menjadi BUMDesa yang maju dan mandiri.

Adapun BUM Desa yang telah terbentuk masih perlu diberikan pembinaan/penguatan kelembagaan maupun pelatihan-pelatihan, agar dapat aktif sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, memberikan sumber dana baru bagi PAD desa dan juga menciptakan lapangan kerja bagi penduduk desa.

Ke depan BUMDesa akan difasilitasi pengembangannya dengan bekerjasama dengan pengusaha atau lembaga profesional yang dapat membantu memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan keterampilan agar BUM Desa dapat dikelola lebih baik lagi.

Dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Provinsi Kepri terus menerus melakukan pembinaan dan koordinasi bersama kabupaten/kota dalam peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here