567 Perizinan Dianalisa Lagi

0
353

BATAM – Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, pemerintah kabupaten/kota di Kepri, diminta menganalisa lagi perizinan. Untuk Pemprov Kepri, sebanyak 567 perijinan di Dinas Penanaman Modal (PM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga diakui dievaluasi sesuai arahan Gubernur, Nurdin Basirun.

Sebagaimana disampaikan Ketua Tim Percepatan Perijinan Kepri, Syamsul Bahrum, (24/1), Gubernur Kepri, sudah menyurati Bupati dan Wali Kota. ”Kita juga sudah rapat dan tim sudah inventarisasi flow chart perizinan internal dan external Pemprov. Kita juga sudah menganalisis sekitar 567 total perizinan yang dijeluarkan Dinas PM PTSP pemprov kepri,” ungkap Syamsul.

Pemprov diakui, sudah menginventarisir beberapa regulasi yang kurang mendukung percepatan investasi. ”Kita kemarin ikut rapat di Jakarta, dipimpin Presiden dan Menko Perekonomian. Kita evaluasi nanti regulasi yang kurang mendukung percepatan investasi,” harapnya.

Menurut Asisten Ekbang ini, sebelumnya juga pihaknya sudah bertemu dengan pihak BP Batam terkait perijinan. Dalam hal ini, Pemprov juga akan mendukung efisiensi perijinan di mal pelayanan publik (MPP) Batam. ”Kita juga back up program MPP di Batam, hasil MoU Pemprov Kepri Walikota Batam dan BP Batam yang diinisiasi dan didukung Menpan,” bebernya.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, mengatur tentang percepatan pelaksaan berusaha Daerah diwajibkan untuk membentuk tim percepatan pelaksanaan berusaha. Gubernur Kepri sendiri sudah membentuk Satgas percepatan pelaksanaan berusaha Provinsi Kepri.

”Itu dipimpin Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah sebagai Ketua Harian dan Kepala Dinas BPM-PTSP sebagai Sekretaris. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ditunjuk sebagai Ketua Desk Subsektor Perizianan Berusaha dengan anggota dinas yang berkaitan langsung dengan perizinan,” jelas Syamsul.

Sementara terkait dengan tugas, Satgas berhak mengambil langkah penyelesaian perizinan berusaha. Selain itu, memberikan teguran dan sanksi pada pejabat yang tidak memberikan pelayanan yang baik. Menyampaikan laporan kepada Gubernur sebulan sekali.

”Satgas juga sebagai penghubung ke satuan tugas nasional, satgas kementerian dan satgas kabupaten/kota,” imbuh Syamsul.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here