6.000 Warga Miskin Minta Peserta KNS

0
496
WARGA Natuna sedang antre untuk berobat di RSUD Natuna, belum lama ini. f-hardiansyah/tanjungpinang pos

NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna memerlukan data yang akurat untuk menjalankan Kartu Natuna Sehat (KNS). Akurasi data ini penting agar program tersebut menjadi tepat sasaran.

Demikian dinyatakan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Natuna, Kartina Riauwita, kemarin.

Tina menjelaskan, program ini merupakan program yang kegiatan besarnya terdapat pada Dinas Kesehatan, hanya saja dalam prosesnya program ini melibatkan DSP3A sebagai pemberi rekomendasi bagi masyarakat yang layak menerimanya.

”Ya, kami dalam kapasitas pemberi rekomendasi saja, selebihnya semua kegiatan ada di Dinas Kesehatan,” kata Tina.

Menurutnya, dalam proses ini pihaknya memerlukan akurasi data bagi calon penerima KNS agar program ini benar-benar bisa berjalan sebagaimana tujuannya.

Untuk akurasi ini, pihaknya melakukan verifikasi data melalui proses wawancara yang dilakukan bagi setiap calon penerima KNS. Bila data calon penerima tidak sesuai dengan hasil wawancara, maka rekomendasi tidak bakal bisa diterbitkan.

”Kami ingin masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya dapat terakomodir dengan anggaran yang tersedia,” jelas Tina.

Ia mengaku sejauh ini sudah terdapat sekitar 6.000 pemohon rekomendasi KNS yang sudah diproses. ”Kami berharap masyarakat bisa memahamai segala proses dan mekanisme dalam mendapatkan rekomendasi KNS ini agar programnya bisa berjalan lancar dan sebagaimana mestinya,” harap Tina.

Meski demikian, Kartu Natuna Sehat ini hanya diperuntukkan bagi warga Natuna yang kurang mampu, alias fakir miskin. Untuk itu bagi masyarakat yang merasa mampu, seharusnya tidak perlu lagi mengurus Kartu Natuna Sehat, karena sudah ada Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi meminta Dinas Sosial lebih selektif dalam menentukan masyarakat yang benar-benar berhak menerima Kartu Natuna Sehat ini.

”Saya minta kepada seluruh kawan-kawan media dan masyarakat agar segera melaporkan kepada RT setempat atau langsung kepada saya, bila didapati ada orang yang bukan kategori miskin dapat kartu Natuna sehat,” ungkap Yusripandi kepada sejumlah awak media di kantornya baru-baru ini.

Menurut Yusripandi, kategori masyarakat kurang mampu tengah digodok oleh dinas terkait dan menunggu untuk diperdakan dan kartu kesehatan ini akan menggantikan Jamkesda yang akan berakhir pada Maret 2018 mendatang, namun hanya untuk kategori masyarakat kurang mampu.

”Memang harusnya sudah selayaknya ini diterapkan, bagi masyarakat mampu kan sudah ada BPJS yang pembayarannya juga ringan, sehingga Pemda tidak terlalu terbebani,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusripandi juga berharap, bila Kartu Natuna Sehat ini sudah diterbitkan dan berjalan lalu didapati keluarga miskin yang belum mendapatkan kartu ini, maka hendaknya segera mengusulkan kepada RT untuk segera diproses.

”Kalau nggak antar ke saya langsung juga nggak apa-apa, nanti saya suruh staf saya yang mengurusnya,” tutupnya. (hrd)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here