7.833 KTP Dibakar

0
150
Kepala Disdukcapil Tanjungpinang, didampingi pihak kepolisian, Asisten I Pemko Tanjungpinang, Satpol PPP dan dinas terkait saat membakar KTP-el yang rusak, Jumat (14/12) malam. f-istimewa

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Tanjungpinang memusnahkan sebanyak 7.833 KTP Elektronik cacat, rusak, dan sudah tidak digunakan lagi.

TANJUNGPINANG – Pemusnahan dengan cara dibakar itu dilakukan di halaman parkir kantor Disdukcapil Kota Tanjungpinang, Jumat (14/12) pukul 20.15 WIB.

KTP-el yang dibakar hasil buatan tahun 2012 sampai tahun 2017, lalu. Pemusnahan dilakukan Disdukcapil setelah ada perintah dari Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil.

Menteri Dalam Negeri, melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar meminta seluruh bupati/walikota agar menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Surat Edaran Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el rusak atau invalid.

Dalam SE yang baru ini diatur mengenai pencatatan dan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah masing-masing. Selanjutnya, melakukan pengecekan terhadap KTP-el rusak atau invalid hasil pencetakan massal tahun 2011 sampai dengan 2013 yang ada di kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid , dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar.

Kepala Disdukcapil Kota Tanjungpinang, Irianto, mengatakan KTP-el yang dibakar adalah KTP-el yang tidak difungsikan lagi atau cacat. Yakni, karena cacat, pindah alamat dan perubahaan status. ”Saat pemusnahaan dihadiri pihak kepolisian, Satpol PP dan OPD terkait,” kata Irianto.

Kata dia, pemusnahaan KTP-el dengan cara dibakar sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Ini dilakukan agar KTP-el tersebut tidak disalahgunakan.

Ia juga mengajak kepada masyarakat, terutama yang belum melakukan perekaman KTP-el, sebab masih ada 5 ribu warga belum melakukan rekaman KTP-el. Diantaranya, ada 1000 warga sudah berumur 23 tahun ke atas tapi belum melakukan KTP-el. Bila sampai akhir Desember ini, warga belum melakukan rekaman, maka Nomor Induk Kependudukan (NIK), akan diblokir. Ada 3000 warga pemilih pemula, pada saat 17 April 2019 mendatang, sudah berumur 17 tahun dan berhak memiliki hak pilih di pemilu 2019.

Sisanya, ada 1000 warga yang belum melakukan rekaman, masih mengantongi KTP Siak.

”Kita terus mengajak warga untuk datang ke Kantor Camat Tanjungpinang Barat dan Kantor Disdukcapil untuk melakukan peremakan KTP-el,” bebernya.

Sambung dia, hingga kemarin masih ada 3000 blangko KTP-el tersedia. ”Cuma untuk sementara ini, belum bisa dilakukan perekaman atau mencetak KTP-el karena server kami rusak disambar petir,” bebernya.

Sementara itu, dalam surat edaran tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar meminta bupati/walikota agar menugaskan jajaran seluruh aparat Dukcapil setempat, camat, dan Satpol PP bergerak serentak di seluruh daerah melakukan pemusnahan KTP-el invalid atau rusak dengan cara dibakar.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru ini merupakan pengganti SOP sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap KTP-el invalid atau rusak.

Kemendagri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, jajaran Dukcapil, camat, lurah dan kepala desa, Satpol PP dan juga aparat kepolisian serta aparat lainnya yang telah membantu pelaksanaan dari surat edaran ini.

Bahtiar mengungkapkan bahwa kebijakan ini dibuat semata-mata untuk memberikan kepastian, jaminan dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid serta menimbulkan isu-isu yang kontraproduktif di tengah masyarakat. ”Kita semua berkepentingan agar pelaksanaaan Pemilu Serentak 2019 berjalan Luber dan Jurdil serta aman, damai, tertib dan lancar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bahtiar juga menyampaikan sesuai arahan Mendagri, berita Acara hasil pemusnahan KTP-el rusak atau invalid agar dilaporkan kepada Mendagri melalui Dirjen Dukcapil. Hal ini dilakukan sebagai langkah-langkah pengamanan terhadap tempat-tempat penyimpanan.

Atau gudang penyimpanan dokumen negara agar terhindar dari pencurian dan penyalahgunaan dokumen negara. (ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here