72 ODGJ Akan Memilih di Tanjungpinang

0
216
Endri Sanopaka
Pengamat politik dari Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan, sebanyak 72 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bakal memilih di Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak yang berlangsung pada 17 April 2019 mendatang.

TANJUNGPINANG – Sebanyak 72 ODGJ memiliki keterbelakangan mental di Tanjungpinang. Ini berdasarkan data yang sudah dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang pada Pemilu 2019, belum lama ini.

Endri Sanopaka menyatakan, memang semua Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk memilih atau coblos pada Pemilu Serentak 2019 mendatang. Tapi, WNI yang sudah berusia 17 tahun yang diberikan hak untuk memilih dan dipilih, termasuk orang yang memiliki keterbelakangan mental.

Karena semua ini berdasarkan KTP elektronik. Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu tahun 2014 lalu.

Kalau Pemilu 2019, masyarakat yang memiliki KTP elektronik diberikan hak pilih untuk disalurkan di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat tinggal masing-masing. Pasalnya, surat keterangan sering disebut suket tidak berlaku di Pemilu 2019 mendatang.

”Apakah mau ambil risiko, apa bila orang memiliki keterbelakangan mental tersebut menyalurkan hak pilih di TPS,” kata Endri kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (26/12).

Karena Endri khawatirkan, orang yang memiliki keterbelakangan mental mengamuk di sela ingin coblos di TPS tersebut. Kalau sempat orang tersebut mengamuk, siapa yang bertanggungjawab.

Apakah yang bertanggungjawab dari pihak keluarga, penyelenggara pemilu, petugas keamanan atau siapa? Ini perlu dipertegas.

Dan, saran dia, perlu ada rekomendasi dari dokter kejiwaan terhadap orang yang memiliki keterbelakangan mental. Apakah ini, sudah dipersiapkan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU.

”Karena menjaga orang yang memiliki keterbelakangan mental perlu ekstra hati-hati. Jangan sampai dia (orang yang memiliki keterbelakangan mental, red) ngamuk di TPS. Kasihan,” sebut dia.

Di sejumlah media massa, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, tidak pernah ada istilah orang gila menggunakan hak pilihnya, itu enggak ada. ”Disabilitas itu macam-macam, salah satunya gangguan jiwa. Nah mereka itu yang nanti kemungkinan bisa ikut memilih,” kata Arief.

Menurut Arief, sepanjang mereka sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang, maka ODGJ akan didata. ”Tetapi kalau pada saat menggunakan hak pilih nanti dia ternyata tidak mampu menggunakan hak pilihnya, maka harus ada keterangan itu, dan dia dinyatakan tak mampu.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here