8-10 Januari, Pendaftaran Cawako Digelar

0
378
LAUNCHING PILKADA: H Lis Darmansyah, Robby Patria dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah saat launching pilkada Tanjungpinang di Hotel CK Tanjungpinang, belum lama ini. f-ISTIMEWA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang akan membuka pendaftaran calon kepala daerah dari partai politik dan jalur perseorangan pada 8-10 Januari 2018 mendatang. Kurang lebih satu bulan lagi pendaftaran dimulai.

TANJUNGPINANG – Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria mengatakan Komisi Pemilihan Umum RI telah menyusun Peraturan KPU dan tahapannya pilkada serentak.

”Dari tahapan yang ada untuk pendaftaran calon kepala daerah dari partai politik akan dibuka 8-10 Januari 2018 mendatang,” ungkapnya, kemarin.

Sedangkan penetapan pasangan calon dilakukan 12 Februari 2018. Pengundian dan pengumuman nomor urut Paslon 13 Februari 2018. Menurutnya tahapan sementara Pilkada 2018 adalah sosialisasi ke masyarakat 14 Juni 2017-23 Juni 2018. Syarat parpol bisa mengusung calon minimal parpol atau gabungan parpol minimal enam kursi di DPRD. ”KPU sudah siap menerima pendaftaran calon Wali Kota mendatang. Kita akan membuka tenda di depan kantor KPU karena kantor kita sempit,” bebernya.

Pembukaan pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nanti, syarat lainnya harus melampirkan dukungan parpol atau gabungan parpol dari DPP masing-masing partai pengusung. Inilah salah satu syarat yang harus dipenuhi parpol saat mengusung calon.

”Kita belum tahu berapa calon yang mendaftar nanti. KPU Tanjungpinang menganggarkan untuk enam calon,” bebernya.

Robby juga membeberkan, sesuai aturan yang baru alat peraga kampanye (APK), sudah bisa sediakan oleh paslon sendiri itu sendiri dan KPU. Beda dengan pilkada sebelumnya, APK disediakan oleh KPU. Mekanismenya sekarang, KPU diwajibkan memasang lima baliho untuk masing-masing calon nanti, kemudian calon bisa menambah baliho 150 persen dari jumlah baliho yang dibuat KPU. Begitu juga stiker calon, KPU harus membuat stiker dan sejenisnya 25 persen dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Tanjungpinang. Dan paslon bisa membuat stiker 100 persen dari jumlah KK di Tanjungpinang.

”Inilah perbedaan aturan APK di pilkada sebelumnya dan pilkada serentak mendatang,” bebernya. Kemudian, APK juga harus di pasang sesuai dengan aturan. Tidak boleh di pasang di tempat publik. Termasuk tempat ibadah dan sekolah. Alat peraga tidak boleh di pasang bagi di pohon penghijauan yang ada di Tanjungpinang, melanggar aturan.(ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here