84 Pejabat Terancam Nonjob

0
543
Wali Kota Batam Rudi SE menyalami pejabat yang baru dilantik beberapa waktu lalu.f-dokumen/tanjungpinang pos

BATAM – Wali Kota Batam, HM Rudi mengancam pejabat Pemko yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan. Dimana, dari 264 pejabat Pemko, masih ada 84 orang yang belum melaporkan kek?ayaannya. Sehingga diancamam, jika tidak melaporkan kekayaan hingga Selasa (3/4), akan dinonjobkan.

Penegasan intruksi itu disampaikan Rudi, Senin (3/4) saat memimpin apel di Engku Putri, Batamcenter. ”Kalau tidak melaporkan harta kekayaan, kami akan ambil tindakan. Akan saya non jobkan,” tegas Rudi.

Saat ini masih ada 84 orang yang belum melaporkan harta kekayaannya. Sehingga diminta agar terakhir, Selasa (hari ini) semua sudah melaporkan harta kekayaan. Kewajiban itu juga diingatkan Rudi, bukan hanya untuk pejabat eselon di Pemko. Rudi mengaku sudah melaporkan harta kekayaannya.

Baca Juga :  OPD dan Paguyuban Diajak Pawai Mobil Hias

”Apa 84 orang ini, banyak harta, maka belum melapor. Saya beri waktu sampai Selasa. Setelah itu, saya minta laporannya dikasih ke saya. Laporan kita ini ditunggu KPK,” ulangnya Senin lalu.

Diingatkan Rudi, laporan kekayaan penting untuk perjabat berhati-hati dalam menjalankan tugas. Diminta agar pejabat dilingkungan Pemko Batam, tidak bermain-main dengan anggaran. Diingatkan, KPK sekarang berbeda dengan sebelumnya, dimana yang sekarang yang kasus 20 juta juga ditindak.

”Jangankan 1 miliar, yang 20 juta juga diambil (ditangkap). Kejadian 2011-2012 dibuka semua. Misalnya Sumatera Utara yang dimasukkan 30-an. Jadi, saya tidak mau, Kabid dan Kadis ada deal-deal lagi. Laksanakan sesuai ketentuan. Perintah saya jelas, lakukan agar tidak terjaring KPK,” tegas Rudi mengakhiri.

Baca Juga :  Pemko Siapkan Gerak Jalan 17 Km HUT RI

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, awalnya 669 orang sudah mengisi daftar harta kekayaannya. Kemudian sisa 264 orang pejabat Pemko Batam, yang belum mengisi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Kini tinggal 82 orang yang belum mengisi.

Batas akhir penyerahan laporan 31 Maret. Karena itu, pihaknya secara khusus meminta pejabat Pemko lapor. Laporan kekayaan akan masuk dalam sistem e-filing dari KPK dan akan memperlihatkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara atau yang wajib lapor LHKPN.

Baca Juga :  IT Fest BP Batam Hadir di Bandung

Pejabat yang wajib mengisi LHKPN yaitu seluruh eselon II dan eselon III. Kemudian eselon IV yang bersentuhan dengan kegiatan. Serta pegawai yang ditugaskan menjadi bendahara.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here