85.408 Warga Kepri Belum Miliki KTP-el

0
571
Drs Sardison MTp

Terkendala Blanko

TANJUNGPINANG – Jumlah penduduk Kepri hingga Juni 2016 sekitar 1.836.163 jiwa sesuai data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Duk Capil) Pemprov Kepri.

Dari jumlah ini, sekitar 948.472 jiwa wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Namun, yang tercatat memiliki KTP-el sekitar 863.064 jiwa. Yang belum memiliki KTP-el sekitar 85.408 jiwa.

Jumlah warga Kepri yang belum memiliki KTP-el hingga Februari 2017 ini semakin banyak mengingat yang berusia 17 tahun ke atas bertambah setiap hari.

Kepala DPMD Duk Capil Pemprov Kepri, Sardison mengatakan, banyaknya warga yang belum memiliki KTP-el juga dikarenakan kekosongan blanko KTP selama ini.

Kekosongan blanko di berbagai kabupaten/kota di Kepri sudah terjadi sejak beberapa bulan menjelang akhir tahun 2016 dan dialami hampir seluruh daerah di Indonesia. Persoalannya bukan di daerah. Namun, tidak ada pencetakan blanko KTP di pusat.

Di Kepri, kata Sardison, jumlah penduduk menyebar di 7 kabupaten/kota dan 56 persen tinggal di Batam. Sisanya 44 persen tersebar di 6 kabupaten/kota.

Jumlah penduduk kabupaten/kota di Kepri per Juni 2016 lalu yakni, Batam 1.038.849 jiwa, Karimun 238.456 jiwa, Tanjungpinang 206.280 jiwa, Bintan 144.096 jiwa, Lingga 91.734 jiwa, Natuna 73.591 jiwa dan Anambas 43.157 jiwa.

Sekarang, kata dia, meski tidak ada pencetakan KTP-el, namun layanan perekaman data, iris mata, sidik jari dan tandatangan tetap berjalan seperti biasa.

”Meski KTP-el tak dicetak, tapi sekarang sudah ada Surat Keterangan Pengganti Sementara. Surat ini sah berlaku,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (23/2).

Masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP-el tetapi belum memiliki kartu fisiknya bisa mengajukan surat keterangan pengganti kepada pemerintah kecamatan setempat.

Surat tersebut dikeluarkan pemerintah daerah untuk mengatasi kosongnya stok blangko KTP-el di pusat saat ini.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/Dukcapil tentang Format Surat Keterangan Sebagai Pengganti e-KTP.

”Sebagai gantinya, pemerintah daerah diperintahkan membuat surat keterangan pengganti KTP-el bagi warga yang belum memiliki kartu fisiknya,” jelasnya.

Surat tersebut, kata mantan Kabiro Administrasi Pembangunan Pemprov ini, berlaku selama enam bulan dan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan layaknya KTP-el asli.

Jika masa berlakunya sudah habis tetapi belum juga dapat kartu fisik KTP-el, masyarakat diminta memperpanjang surat keterangan pengganti KTP-el itu.

Untuk mendapatkan surat keterangan tersebut, warga tinggal datang ke kantor kecamatan setempat dengan membawa Kartu Keluarga. Nantinya, pemerintah kecamatan akan mengajukan surat keterangan pengganti KTP-el ke Disdukcapil.

Biasanya, prosesnya selama tiga hari. Warga bisa mengambil surat keterangan pengganti KTP-el di kantor kecamatan setempat.

Surat itu bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti pilkades, pilkada, asuransi, perbankan, BPJS, pernikahan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Sementara warga yang belum melakukan perekaman e-KTP, juga bisa mengajukan surat keterangan pengganti. Namun, tetap harus melakukan perekaman terlebih dahulu di kantor kecamatan setempat.

”Tapi keluhan dari kabupaten/kota, banyak warga yang tidak dilayani di bank saat membawa surat pengganti tersebut. Ini jadi kendala,” ungkapnya.

Padahal, surat pengganti itu sah. Hanya saja, pihak bank pun tidak bisa juga disalahkan karena menyangkut keaslian surat itu sendiri.

Dijelaskannya, pihaknya bersama Disdukcapil kabupaten/kota sudah mengadakan pertemuan serta silaturahmi di Tanjungpinang, pekan lalu.

Namun, mereka masih membahas sekilas persoalan tentang kependudukan dan catatan sipil ini.

”Kita akan adakan rakor sekali empat bulan untuk membahas persoalan dan apa solusinya,” ungkapnya. (mas) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here