88% Hak Pemprov Disunat

0
763
Surya Makmur Nasution

Digeregoti BP Batam Sejak 2012

Badan Pengusahaan (BP) Batam selama ini banyak menggerogoti penghasilan Pemprov Kepri. Diantaranya dari pajak air permukaan. 

TANJUNGPINANG – Selama ini, pajak air permukaan yang dibayarkan PT ATB ada sekitar Rp 50 miliar pertahunnya, yang sampai ke pemerintah Provinsi Kepri hanya Rp 5 miliar saja dalam setahun, sisanya sekitar Rp 45 miliar malah diambil BP Batam.

Ini diperkirakan berlangsung sejak 2011 lalu. Saat ini Pemprov Kepri menaikan tarif air permukaan. Rencana ini membuat BP Batam dan PT ATB kelimpungan hingga merencanakan akan menaikan tarif air ATB ke pelanggan. Belakangan mencuatlah berapa yang disetorkan PT ATB ke BP Batam selama ini.

BP Batam diminta mengevaluasi rencana kenaikan tarif air yang dikelola PT ATB di Batam. Pajak air permukaan yang dibayar ke Pemerintah Provinsi Kepri, dinilai tidak bisa jadi alasan. Selama ini BP Batam disebut menyunat (memotong) pajak air permukaan atau air baku. Pembayaran pajak air yang diterapkan pemerintah provinsi hanya Rp20 per meter kubik.

Nyatanya, PT ATB malah membayar ke BP Batam sebesar Rp190 per meter kubik, lalu yang disetorkan BP Batam ke pemprov hanya Rp20 per meter kubik. Artinya, PT ATB membayar pajak ganda dimana 88 persen dari biaya pajak yang dikeluarkan ATB ternyata diambil oleh BP Batam.
Demikian kata anggota DPRD Kepri, Irwansyah, Batam didasarkan pada kenaikan tarif pajak air permukaan yang akan dibayar ke Pemprov naik, maka rencana itu harus ditolak.

”Saya tidak sependapat, tapi kalau pajak itu ketentuan. Yang harus dilakukan, BP jangan memotong pajak air baku,” kata Irwansyah.
Alasan itu juga diakui hingga DPRD Kepri mendorong dikeluarkannya Peraturan Gubernur tahun lalu. Selain menaikkan penerimaan dari pajak air permukaan, juga karena mereka ingin agar semua pembayaran ATB untuk pajak permukaan air, masuk kas daerah provinsi.

”Sekarang, pajak permukaan itu, jadi kayak pemberian BP ke Pemprov. Itu tidak bisa. Kan sudah sesuai kewenangan. Itu harus diluruskan,” tegasnya.

Dijelaskan Irwansyah, selama ini, BP meminta pajak air baku dari ATB, Rp190. Sementara BP Batam membayar pajak air baku ke Pemprov hanya Rp20 per meter kubik. Hanya sekitar 12 persen yang dibayarkan BP ke Pemprov Kepri. ”Harusnya BP tak dapat lagi dari pajak air baku. Harusnya pembayaran tarif air baku ke Pemprov, BP tidak dapat,” tegasnya.

Menurut mantan anggota DPRD Batam ini, selama ini, selain pajak air baku yang diterima BP, sudah ada komponen lain yang didapat BP. BP Batam juga mendapat royalty dari ATB bersama dengan sewa aset berupa sewa Dam dan lainnya.

”Selama ini, BP mendapat tiga komponen. Pajak air permukaan yang diberikan sedikit ke Pemprov, royalty dan sewa aset. Harusnya BP hanya mendapat royalty dan sewa aset saja,” sambung Irwansyah.

Menurut Irwansyah, untuk rencana kenaikan tarif air bersih di Batam, sudah ada ketentuan. Ada komponen perhitungan, untuk penyesuaian tarif, termaksud salah satunya pajak air baku. Tanpa itu, tidak bisa naik. Sehingga jika tarif pajak air saat ini tidak bisa dijadikan alasan?. Paling penting, BP tidak memotong pajak air baku dari ATB, tapi semua diserahkan ke Pemprov.

”Ada ketentuan komponen penentu kenaikan tarif. Berapa persen harusnya. Ada kuncinya. Kalau tidak ada komponen naik. Tidak ada alasan,” imbuhnya lagi.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Lainnya BP Batam, Purba Robert M Sianipar, mengungkapkan rencananya kenaikan tarif air bersih di Batam. Salah satu alasan, di antaranya sudah tujuh tahun tidak naik tarif air bersih tidak naik.

Selain itu, kewajiban yang harus dibayarkan ke Pemerintah Provinsi Kepri, juga diakui akan naik. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepri yang dikeluarkan Agustus tahun 2016, pajak air dinaikkan dari Rp20 menjadi Rp180 per meter kubik. Jika kenaikan pajak air ke Pemprov Kepri, menjadi salah satu pertimbangan juga pengajuan kenaikan tarif air. Dijanjikan, pembahasan akan dilakukan secara transparan.

”Tapi, nanti semua masuk dalam pertimbangan. Tapi masih dikaji. Termaksud besaran kenaikan,” bebernya.

Hanya saja, BP Batam akan kelimpungan, pasalnya Perda retriusi air tanah sudah diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri. Laporan Akhir Pantia Khusus (Pansus)nya digelar Senin (29/5) yang mengubah Perturan daerah (Perda) Nomer 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah dan perubahan Perda Nomoer 8 tahun 2011 tentang pajak daerah.
Dalam paripurna tersebut DPRD bersama Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sepakat menetapkan kedua Ranperda tersebut menjadi Perda Provinsi Kepri.

Wakil Ketua Pansus DPRD Kepri, Surya Makmur menyampaikan, ada dua sorotan khusus dalam pembahasan kedua Ranperda tersebut. Yakni, mengenai penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dan pajak air permukaan di kawasan Batam yang selama ini dipungut pihak BP Batam. jika Bahkan untuk pajak air permukaan naik sembilan kali lipat dari Rp20 per meter kubik menjadi Rp180 permeter kubik.

Sementara itu, untuk menggesa pungutan retribusi dari labuh jangkar oleh Pemerintah provinsi Kepri, lanjut Surya Makmur, Gubernur Kepri setidaknya harus menggesa penyelesaian Peraturan Gubernur (Pergub) tentang labuh jangkar tersebut. Menurutnya, labuh jangkar merupakan salah satu potensi PAD yang sangat besar bila dikelola secara jujur dan benar

”Untuk labuh jangkar apabilah dikelola dangan jujur dan benar akan mendapatkan sumbangsih PAD yang besar,” ujar Surya.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, pembahasan kedua Ranperda diatas sudah memnuhi aturan perudangan-undangan yang belaku. Kemudian, sudah melalui masukan dari bebagai pihak termasuk Kementerian dalam Negeri

Ditambahkannya, dalam pembahasa kedua Ranperda perubahan Perda tersebut juga terdapat penambahan, pengurangan dan penyisipan pasal yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, setelah Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda, Pansus meminta Gubernur agar segera menyiapkan Pergub pelaksanaannya.(Suhardi-Martua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here