9 Tahun, Lahan FTZ Dikuasai Pihak Ketiga

0
415
Iskandarsyah (kanan) dan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah. f-istimewa

Seluas 2.933 haktare lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Senggarang dan Dompak ternyata masih dikuasai oleh pihak ketiga.

TANJUNGPINANG – Luas wilayah FTZ di Dompak ada 1.300 haktare (Ha) dan di Senggarang 1.333 Ha. Kalau tidak dilakukan pembebasan lahan, dua kawasan yang merupakan produk unggul ini bakal terus mati suri.

Padahal, Kawasan FTZ Dompak dan Senggarang sudah diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono saat jadi presiden pada 2009. Tujuannya agar kawasan ini bisa jadi pintu atau gerbang masuknya investasi asing.

Hal ini diungkapkan Ing Iskandarsyah, anggota DPRD Kepri kepada Tanjungpinang Pos, kemarin. ”Perlu perhatian khusus karena Tanjungpinang Ibu Kota Provinsi Kepri, namun dua kawasan produk unggulan justru mati suri hanya status lahan,” kata Iskandarsyah, kemarin.

Ia minta dan mendesak supaya Pemko Tanjungpinang dan Pemprov Kepri duduk bersama dan untuk membahas pembangunan kedua kawasan tersebut. Dan, pemerintah daerah menganggarkan melakukan pembebasan lahan di dua lokasi tersebut. Sebab, semakin lama semakin tinggi harga tersebut.

Ia juga memprediksikan kalau pemerintah tidak bergerak cepat melakukan pembebasan lahan, FTZ di Dompak dan Senggarang hanya dijadikan pajangan saja dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Diperparah lagi, sambung dia Badan Penguasaah (BP) FTZ Tanjungpinang yang mengelola kawasan FTZ Dompak dan Senggarang, telah dilebur jadi BP Bintan. Jadi, kawasan FTZ Tanjungpinang benar-benar tidak bisa ada investasi disana.

Ia membeberkan, dampak dari pemerintah tidak melakukan pembebasan lahan di kawasan FTZ Dompak terbukti. Pada saat pemerintah pusat akan melakukan pengaspalan melalui satkernya di Kepri menuju Pelabuhan. Rupanya, jalan menuju Pelabuhan Tanjungmoco, tidak bisa dilaksanakan. Meskipun, dananya sudah tersedia dari APBN. Padahal, Pelabuhan Tanjungmoco dirancang, untuk pelabuhan kontainer ekspor-impor di kawasan FTZ.

Namun, karena lahan belum dibebaskan oleh pemerintah daerah, dana yang sudah disediakan pemerintah daerah tidak bisa difungsikan, dan jadi silpa atau uangnya kembali ke kas daerah. ”Pemerintah pusat tegas, ia akan menyalurkan dana APBN ke daerah untuk pembangunan fisik asalkan status lahannya jelas dan bersertifikat,” bebernya.

Ia mencontohkan, kawasan Mukakuning Batam berkembang, karena pengelolanya sudah menyediakan sarana dan prasana bagi investor. Saat investor masuk, tinggal menjalankan bisnisnya, tidak lagi membebaskan lahan atau mendirikan bangunan atau membeli lahan untuk mendirikan pabrik. Semua falistasi sudah disediakan pengelola kawasan.

Ia juga membeberkan, pada saat HM Sani (almarhum) masih menjadi Gubernur Kepri, ia sudah memberikan masukan kepada guberur, supaya gubernur mau membebaskan beberapa titik lahan yang berpontensi.(ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here