90 Ribu Warga Kepri Belum Rekam Data KTP

0
567
Drs Sardison MTp

TANJUNGPINANG – Masyarakat Kepri masih banyak yang belum merekam data untuk pembuatan KTP. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, sampai saat ini, penduduk Provinsi Kepri yang telah merekam mencapai 65 persen atau sekitar 1.256.148 jiwa dari total wajib KTP sebanyak 1.346.390 jiwa. Sekitar 90.242 jiwa belum merekam data KTP.

Adapun capaian kabupaten/kota di Kepri yang telah merekam data pembuatan KTP-el yakni Bintan mencapai 103.592 dari 161.201 jiwa, kemudian Lingga mencapai 69 % atau 69.479 jiwa dari 100.929 jiwa.

Kepulauan Anambas 69 % atau 30.787 dari 44.357 jiwa, Karimun 67 % atau 162.592 dari 240.891, Batam mencapai 66 % atau 703.759 dari 1.062.250 jiwa, Natuna mencapai 66 % atau 49.855 jiwa dari 81.257 jiwa dan Tanjungpinang mencapai 52 % atau 136.084 dari 261.685 jiwa.

Khusus untuk Tanjungpinang, masih terdapat perbedaan data antara Disdukcapil Pemko dengan Kemendagri. Data dari Kemendagri, penduduk Tanjungpinang sekitar 207.633 jiwa. Data Disdukcapil Tanjungpinang sekitar 261.685 jiwa. Ada perbedaan data sekitar 54.052 jiwa.

Adapun target kepemilikan akta kelahiran akhir tahun 2017 di Provinsi Kepri minimal sudah mencapai 8 5%. Saat ini yang tercapai sekitar 78%.

Kepala DPMD Dukcapil Pemprov Kepri, Sardison mengatakan, berdasarkan laporan data pelayanan dari kabupten/kota, hingga Juli 2017 Kabupaten Natuna paling tinggi capaiannya yakni 86,77% atau sebanyak 23.190 jiwa.

Kepulauan Anambas 82,25 % (13.066 akte), Batam 80,83 % (281.577 akte), Lingga 80,51 % (24.970 akte), Tanjungpinang 79,02 % (64.352 akte), Bintan 67 % (37.236 akte) dan capaian Karimun sebesar 60,99 % atau 47.833 akte.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Kepri mendorong kabupaten/kota untuk melakukan pelayanan jemput bola ke pemukiman penduduk sekaligus mensosialisasikan tentang KTP, KK, akte lahir dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Ke depan direncanakan program three in one yakni pelayanan perubahan KK, pengurusan akte lahir dan KIA akan dijalankan ketika ada anak yang lahir di satu keluarga. Sehingga memudahkan pelayanan administrasi kependudukan dan dapat dilakukan dalam sekali jalan. Terobosan ini diharapkan dapat diperkuat dengan menjalin kerja sama dengan RT/RW, bidan/klinik maupun rumah sakit.

Dalam pelaksanaan program KIA, kabupaten/kota dapat melaksanakan program tersebut apabila telah mencapai batas minimal sebesar 85 % sebagaimana yang telah ditetapkan Kemendagri. Oleh karena itu, diharapkan kerja sama semua pihak agar program KIA dapat diterapkan di Provinsi Kepri. Apalagi pemerintah menaruh perhatian besar terhadap perlindungan hak setiap penduduk ini dengan memberikan layanan secara gratis. Sebelumnya diberitakan, hingga 31 Desember 2016, terdata sekitar 141.407 orang anak di 7 kabupaten/kota di Kepri belum memiliki akta kelahiran dari 614.931 anak berusia 0-17 tahun kurang 1 hari.

Dari data itu, sekitar 473.524 anak sudah memiliki akta kelahiran atau 77 persen dan 23 persen anak belum memiliki akta lahir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjend Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) telah menetapkan Tanjungpinang dan Natuna menjadi kabupaten/kota yang sudah bisa menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA).

Tanjungpinang ditetapkan SK penerapan KIA tahun 2016 lalu sekaligus sebagai pilot project di Kepri. Tahun 2017 ini, Kemendagri melalui Dirjend Dukcapil kembali menetapkan Natuna sebagai daerah yang menerapkan KIA.

Berdasarkan database hasil konsolidasi data penduduk Natuna per 31 Desember 2016, jumlah anak-anak yang sudah memiliki akta kelahiran sekitar 86,52 persen. Saat diusulkan ke Kemendagri untuk menerapkan KIA, langsung disetujui dan ditetapkan memulainya di tahun 2017 ini.

Melihat banyak anak-anak di Kepri yang belum memiliki akta kelahiran, maka lima daerah lainnya yang belum ditetapkan menerapkan KIA harus kerja keras tahun ini untuk mencapai 85 persen pengurusan akta lahir.

Kemendagri pun telah membuat kebijakan baru. Bisa menerapkan KIA meski jumlah anak di daerah itu belum 85 persen yang memiliki akta kelahiran. Tapi anggarannya dari APBD. Beda dengan daerah yang sudah menerapkan KIA karena sudah 85 persen anak-anaknya memiliki akta lahir, biayanya dari APBN melalui Kemendagri.

Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tahun 2016, KIA ini diberlakukan di 50 kabupaten/kota. Tahun 2017 ini, Kemendagri kembali menetapkan 50 kabupaten kota yang menerapkan KIA. Sehingga, tahun 2016-2017 baru 100 kabupaten/kota di Indonesia. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here