98 Persen Warga RI Miliki KK

0
163
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun bersama Mendagri Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rakornas I Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Hotel Harmoni One, Batam, Kamis (8/2). f-istimewa/humas pemprov kepri

Mendagri Gesa Rampung Akhir Tahun

Kesadaran masyarakat Indonesia untuk tertib administrasi makin tinggi. Hingga saat ini, sudah 97,4 persen penduduk melakukan perekaman KTP-el. 98 persen sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) dan 85,6 persen memiliki akta lahir.

BATAM – HAL ini dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat membuka Rakornas I Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Hotel Harmoni One, Batam, Kamis (8/2).

”Sisa dua persen untuk KK. Mudah-mudahan kita rampungkan dalam waktu dekat,” janji Tjahjo.

Keberhasilan itu turut terbantu atas program nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) dalam upaya tertib data kependudukan.

Tjahyo Kumolo menekankan bahwa kegiatan GISA sejauh ini telah menyelesaikan tugasnya yakni melayani data kependudukan melalui KTP elektronik (KTP-el), KK dan akta lahir.

Dilanjutkan Mendagri, keberhasilan program ini sangat bergantung sekali dengan paritisipasi masyarakat. Karenanya, Mendagri berharap sekali, program ini bisa selesai 100 persen sebelum akhir tahun.

Meski demikian saat ini data kependudukan, kata Mendagri, sudah siap dipakai untuk data Pemilukada di seluruh daerah.

Mendagri juga memastikan semua data kependudukam sekarang ini memberikan kemudahan berbagai urusan dan keperluan.

”Dengan kata lain, siapapun dari kita yang menginginkan data satu orang, tinggal klik Nomor Induk Kependudukan (NIK) semua yang kita inginkan ada disitu,” jelas Mendagri.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data dari Disdukcapail di Provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, sudah 97,4 persen penduduk melakukan perekaman KTP-el.

”Saya minta teman-temen untuk menuntaskan 2,6 persen lagi,” katanya.

Sementara untuk cakupang akte kelahiran target Presiden RI Joko Widodo sebanyak 85 persen. Saat ini cakupan akte di Indonesia sudah mencapai 85,6 persen. Alhamdulilah target sudah bisa diperoleh 2 tahun lebih cepat. Pencapaian ini adalah dukungan dari seluruh stakeholder.

”Kesadaran memanfaatkan dalam data semakin meningkat. Ada 884 lembaga yang berkerja sama dengan kami dalam percepatan data penduduk,” tegasnya.

Zudan Arif Fahrullah menjelaskan, Rakornas ini diikuti 1.600 peserta dari 34 provinsi se-Indonesia. Dengan rakornas ini, pihaknya berharap bisa segera menyelesaikan pelaporan data penduduk secara riil seluruh warga negara Indonesia.

”Saya mengistilahkan tugas mulia di kependudukan adalah tugas dari lahir sampai mati,” jelasnya.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung program nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) dalam upaya tertib data kependudukan.

Dengan GISA, semua akan punya data valid terhadap satu penduduk Indonesia satu data administrasi kependudukan.

”Kita ingin Kepri khsususya dan Indonesia umumnya setiap masyarakatnya tertib. Mereka semua punya data kependudukan, terdata dengan baik. Dengan demikian ini akan memudahkan kita dalam rangka menjalankan tugas membangun daerah dan bangsa ini,” kata Nurdin saat Pembukaan Rakornas I itu.

Rakornas ini mengusung tema ‘Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Menuju Sukses Pilkada Serentak 2018 Dan Pemilu 2019’.

Nurdin menambahkan, Kepri yang merupakan miniatur Indonesia sangat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Karena kebijakan ini membuat masyarakat jadi tahu asal usulnya, pekerjaan, daerah tempat tinggalnya hingga status. Itu semua sangat memudahkan dalam menentukan langkah membangun Kepri.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, siap untuk menjalankan perintah Kemendagri. Dalam mensuskseskan Pilkada dan Pemilu, pihaknya akan menjalankan program dalam pendataan penduduk untuk pemilih dengan baik.

”Data penduduk itu wajib. Kita membangun dan membaca peluang dan strategis tanpa data, sulit untuk mengambil kebijakan,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi II DPR RI Zainudin mengatakan, pihaknya akan mendukung Kemendagri dalam upaya mencapai target administrasi kependudukan. Pihaknya juga berharap, DPRD provinsi dan kota, bisa mendukung Disdukcapil.

”Kalau data kependudukan salah, akan menimbulkan kekacauan. Terlebih saat agenda politik berjalan,” bebernya.

Tertata rapi data penduduk, kata Zainudin, tentu akan menjadikan kita dimudahkan dengan berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan dalam membangun bisa tepat dan akurat karena kita punya data kependudukan yang benar.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), Kemendagri dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemendagri dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo) serta Kemendagri dengan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI).(MARTUNAS-MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here